Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Waspada, 20 Juta Orang Miskin Terancam Terabaikan Jaminan Kesehatannya
Oleh : Surya Irawan/Dodo
Rabu | 04-07-2012 | 19:07 WIB
jamkesmas.jpg Honda-Batam

JAKARTA, batamtoday – Masalah data kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) nampaknya akan terus berulang dari tahu ke tahun. Pemerintah diminta perlu mewaspadai ada sekitar 20 juta orang miskin yang tidak bisa berobat karena hak kepesertaan Jamkesmas mereka terabaikan, alias tidak terdata.

        
“Saya menyesalkan cakupan kepesertaan Jamkesmas tahun 2012 masih dipatok 76,4 juta jiwa. Padahal berdasarkan hasil PPLS 2011 yang dirilis TNP2K dan BPS, jumlah keluarga kategori tidak mampu atau orang-orang miskin yang layak mendapatkan pelayanan Jamkesmas mencapai 96,7 juta jiwa,” ungkap Anggota Panja Jamkesmas Komisi IX Herlini Amran di Gedung DPR, Selasa (3/7/2012) kemarin.

Lebih lanjut menurut legislator PKS ini, sementara untuk kuota peserta Jamkesmas 2013 hanya akan ditingkatkan menjadi 86,4 juta jiwa. 

“Dalam rentang dua tahun kedepan 2012 sampai dengan 2013, akan ada sekitar 20 juta orang miskin yang jaminan kesehatannya berpotensi terbaikan negara,” tuturnya.

“Bayangkan siapa yang akan menanggung biaya kesehatan mereka bilamana sakit, sementara Jamkesmas tidak mengcovernya. Padahal anggaran terus naik dari tahun ke tahun,” imbuhnya.

Pada tahun 2008 hingga 2010, secara berturut-turut, Pemerintah telah mengeluarkan dana sebesar Rp4,6 triliun pada 2008, Rp4,6 triliun pada tahun 2009, Rp5,1 triliun pada tahun 2010, Rp6,3 triliun pada tahun 2011.

“Sedangkan pada tahun 2012 ini, terdapat penambahan anggaran untuk program Jamkesmas 'plus' Jaminan Persalinan (Jampersal) sehingga nilai totalnya menjadi Rp7,4 triliun” ujarnya.

“Pantas kasus-kasus pasien Jamkesmas ditolak Rumah Sakit masih terus bermunculan. Dan, yang kena getahnya kami juga di DPR. Berapa banyak lagi kami harus mengadvokasi orang miskin yang tengah merintih kesakitan karena hak layanan Jamkesmasnya diabaikan Pemerintah?,” geramnya.

Herlini juga mengingatkan Pemerintah untuk segera membuat cadangan anggaran Jamkesmas guna mengantisipasi kasus-kasus penolakan orang miskin berobat ke rumah sakit yang mana jaminan kesehatannya sama sekali belum terdata.

Terakhir menurut Herlini Pemerintah perlu segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait pelaksanaan program Jamkesmas ini. Salah satu indikator negara itu maju, dilihat dari kualitas kesehatan masyarakatnya.

"Saya berharap masalah orang miskin dilarang sakit tidak terjadi di Indonesia. Untuk itu pemerintah perlu melakukan pendataan yang komperhensif guna menyongsong pelaksanaan BPJS Kesehatan, tanpa mewariskan permasalahan itu semua,” pungkasnya.

Seperti diketahui banyak permasalahan ketidaktepatan data sasaran Jamkesmas di daerah-daerah pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan karena data sasaran Jamkesmas masih mengacu pada hasil survei tahun 2005 dan 2008. 

Di samping itu bahwa pemerintah pusat hanya menetapkan kuotanya saja sedangkan daerah yang menetapkan orang-orangnya yang didasarkan kriteria daerah masing-masing. 

Hal inilah yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran seperti data sasaran yang sudah tidak sesuai lagi, peserta yang sudah meninggal dunia, penduduk baru akibat kelahiran, perubahan tingkat sosial ekonomi dan lain-lain.

Berita Lainnya

Kemenkes dan KemenPPPA Luncurkan Fitur Kontak Darurat KDRT di SATUSEHAT Mobile

21-12-2024 | 13:44 WIB

Kemenkes Luncurkan Program SALURI untuk Deteksi Dini Lupus di Indonesia

21-12-2024 | 13:24 WIB

Tingkatkan Akses Kesehatan bagi Masyarakat, Menkes Budi: Keterlibatan Sektor Swasta Diperlukan

18-12-2024 | 11:24 WIB