Lembaga PBB Kritik Dokumen Rio+20

Lembaga PBB Kritik Dokumen Rio+20

Oleh : redaksi/hijauku

Senin | 02-07-2012 | 18:10 WIB

BATAM, batamtoday - Dokumen final Rio+20 “The Future We Want”, memeroleh kritik setelah gagal secara eksplisit menyebutkan pentingnya bisnis menghargai Hak Asasi Manusia.

“Bisnis berperan penting dalam pengembangan ekonomi hijau. Namun penghargaan terhadap HAM diperlukan guna memastikan kebijakan dan rencana bisnis tidak berdampak negatif bagi komunitas, masyarakat dan sumber kehidupan mereka,” ujar Puvan Selvanathan, yang memimpin UN Working Group on Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises dalam siaran pers-nya Jumat (29/6/2012).

Untuk itu menurut Puvan, pemerintah perlu mengirimkan pesan yang lebih jelas ke perusahaan agar mereka menghormati HAM seiring peralihan ke ekonomi hijau. “Perusahaan perlu memberikan kompensasi bagi mereka yang terkena dampak negatif dari aktivitas perusahaan,” tuturnya.

Hingga saat ini – di seluruh dunia maupun di Indonesia – masih banyak kasus kerugian yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan yang belum terlesaikan. Salah satu kasus yang terus mengemuka adalah kasus semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Kasus tersebut hingga saat ini masih belum tertangani dan terus meluas.

Semburan lumpur Lapindo yang dimulai sejak tanggal 26 Mei 2006 hingga kini terus mengeluarkan gas dan lumpur panas, yang tidak hanya merugikan ekonomi masyarakat, namun juga sudah mencerabut penduduk dari akar mereka, memaksa mereka menjadi pengungsi di negerinya sendiri.

Menurut laporan PBB, lebih dari 40.000 orang – termasuk anggota parlemen, wali kota, pegawai PBB, CEO dan tokoh-tokoh measyarakat – menghadiri Rio+20 yang diselenggarakan dari 20-22 Juni lalu.

Dokumen yang disetujui menyeru dunia untuk beraksi menuju ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan; memerkuat peran Program Lingkungan PBB (UNEP); memromosikan sistem pelaporan, proses produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Kelompok kerja PBB (UN Working Group) menyeru negara dan perusahaan untuk melindungi dan menghargai HAM dengan bekerjasama dengan masyarakat dan unsur-unsur yang terkait menuju pembangunan yang berkelanjutan.

TERKINI
POPULER

Badan Gizi Nasional Minta Warga Waspada Penipuan Pungli Makan Bergizi Gratis

Nelayan Belakang Padang Diganggu Saat Melaut di Pulau Nipah, Indonesia Minta Penjelasan Singapura

PBB Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh Lebih Tinggi Tahun Depan, Daya Beli Terjaga

Kementerian P2MI Gagalkan Pengiriman 8 CPMI ke UEA, Dua Calo Ditangkap

KPK Bakal Segera Tahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Pesawat Azerbaijan Airlines Jatuh di Kazakhstan 38 Tewas, Diduga Dirudal Rusia

PT IGCL Lobam Dikabarkan Segera Tutup, Puluhan Karyawan Terancam Kena PHK

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

Pemantauan Napiter Katagori Merah, Oranye dan Hijau di Indonesia

Kapal Roro KMP Mulia Nusantara Terbakar di Telaga Punggur

Mobil Box Tabrak Warung di Teluk Sebong Bintan, Satu Orang Dilarikan ke Rumah Sakit

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

KLH Minta Pemda Perbaiki Pengelolaan Sampah dari Hulu ke Hilir

PT Timah Tanam Magrove dan Lepas Bibit Kepiting di Perairan Kundur dan Karimun

Anak-anak dan Kaum Muda di 8 Provinsi Pimpin Aksi Menghadapi Krisis Iklim