Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

BNPP Alokasikan Rp 216,6 Miliar Dana PNPM untuk Kawasan Perbatasan
Oleh : surya
Rabu | 27-06-2012 | 21:13 WIB
gamawan_fauzi2.jpg Honda-Batam

PKP Developer

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi

JAKARTA, batamtoday - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengalokasikan anggaran Rp 216,6 miliar untuk dana Penanaman Nasional Permodalan Madani (PNPM) di 80 kecamatan di Indonesia. Penegasan itu disampaikan Kepala BNPP Gamawan Fauzi yang juga Mendagri di Jakarta, Rabu (27/6).

"Ada Rp 216,6 Miliar dana PNPM untuk 80 kecamatan di sana. Kita harapkan ada semangat, ada kreatifitas masyarakat yang bangkit di sana. Mereka melalui musyawarah tahu apa yang mendesak untuk diadakan dengan dana terbatas," kata Mendagri dalam Rapat Kerja III BNPP yang mengangkat tema 'Konsilidasi Perbatasan Negara'.

Rapat Kerja selain dihadiri Mendagri dan jajarannya juga dihadiri Menko Kesra Agung Laksono, Menhub EE Mangindaan, Menteri Bappenas dan Kepala PPN Armida Alisjabana, Menteri PDT Helmi Faisal Zaini, Panglima TNI Agus Suhartono, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, para gubernur dan lain-lain.

Sedangkan Menteri PDT  Helmi Faisal Zaini mengatakan, pihaknya kini tengah menghimbau serta menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan, demi menyalurkan CSR (corporate Social Responsilibity) ke wilayah perbatasan.

"CSR kan prinsipnya untuk menolong warga yang tak mampu. Warga seperti itu sangat banyak di wilayah perbatasan kita. Kami menghimbau agar bisa dihadirkan juga CSR di wilayah perbatasan," kata Helmi. 

Menurut dia, sudah saatnya dipikirkan pembangunan lapangan terbang perintis di berbagai wilayah perbatasan, bila ternyata pembangunan jalan untuk membuka keterisoliran wilayah perbatasan, memakan waktu lama dan dana yang sangat mahal.

"Sementara kita upayakan ada landasan untuk pesawat. Bila untuk merealisasikan pembangunan jalan di wilayah itu, masih lama, dan membutuhkan biaya yang sangat tinggi," katanya. 

Sementera Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengungkapkan, secara umum kondisi keamanan di wilayah perbatasan sebenarnya relatif kondusif. Meski demikian, ada saja peningkatan gangguan-gangguan keamanan.

"Terutama terkait TKI ilegal, ilegal logging, pertambangan, kehutanan dan penyelundupan manusia. Juga masalah kejahatan narkoba dan terorisme," kataa Kapolri.

Bahkan dari temuan Polri, gangguan keamanan di perbatasan itu juga dilakukan oleh oknum aparat keamanan dari negara tetangga. "Kasus tahun 2011 itu ada anggota polisi dari Malaysia ataupun Brunei yang masuk ke wilayah kita, kemudian melakukan kejahatan," sebutnya.

Namun Kapolri tidak merinci kasus tersebut. Ia hanya mengatakan, persoalan itu diatasi melalui kemitraan Polri dengan aparat keamanan di negeri jiran.

Sebaliknya, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menjelaskan, pihaknya telah melakukan rotasi pos perbatasan guna memperkuat pengamanan di perbatasan. Rotasi bukan hanya menyangkut personil TNI saja, tetapi juga pos di perbatasan dengan negara tetangga. "Di perbatasan kita baru lakukan rotasi pos perbatasan. Karena ada penempatan yang kurang tepat," kata Panglima TNI.

Lebih lanjut Panglima mengusulkan adanya penyatuan antara jalur inspeksi yang biasa digunakan TNI dengan jalan paralel di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan. Hal itu dirasa perlu demi memudahkan pengawasan dan pengamanan kawasan perbatasan. "Soal jalan paralel dan inspeksi, mungkin ada yang bisa kita gunakan bersama," katanya.