BATAMTODAY.COM, Batam - Kurang harmonisnya hubungan Gubernur Kepri, Ansar Ahamad dengan Wakil Gubernur Marlin Agustina, ternyata bukan hanya isu semata. Bahkan Gubernur Ansar sudah berana buka suara terkait ketidakharmonisan itu.

Dalam kunjungan kerjanya ke Kota Batam, Senin (9/8/2021) lalu, Ansar akhirnya membuka alasan retaknya hubungan antara dirinya dengan Wagub Kepri. Di mana, hal itu didasari komitmen keduanya yang tak terjalin dengan baik sejauh ini.

"Saya kerja berdasarkan referensi undang-undang, saya komitmen kalau yang sebelah sana juga komitmen," kata Ansar saat ditemui di Harmoni Hotel Nagoya, Senin lalu.

• BACA JUGA: Ansar Sebut Wagub Marlin Terlalu Sibuk Dampingi Wali Kota Batam

Ansar merujuk kepada kubu politik pendukung Marlin yakni Partai NasDem, yang seharusnya menjadi partner politik dari Partai Golkar yang mengusung Ansar saat ini.

Rencana Ketua DPW Partai NasDem Kepri, Muhammad Rudi yang juga menjabat sebagai Wali Kota Batam, sekaligus suami Wagub Kepri, dalam penempatan nama di posisi strategis pemerintahan juga mendapat penolakan dari Ansar Ahmad.

Di waktu yang bersamaan, Staf Khusus Gubernur Kepri, Ade Angga yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD 1 Golkar Kepri tidak menampik terkait permasalahan tersebut.

Ade yang juga sebelumnya Ketua Tim Kampanye Ansar-Marlin pada Pilkada lalu menjelaskan isu yang berkembang saat ini mengenai kubu mereka menjurus ke fitnah. "Fitnah yang saya maksud berkembang saat ini, adalah salah satu organisasi di Batam. Yang mengancam dengan selalu membawa surat perjanjian, yang diyakini oleh mereka adalah perjanjian politik antara Golkar dan NasDem," kata Ade.

• BACA JUGA: Wagub Marlin Luncurkan Aplikasi E-Belajar di SMAN 21 Batam

Mengenai hal ini, Ade menganggap wajar jika Parpol membuat kesepakatan dengan Parpol lain, serta jenis kesepakatan yang telah dibuat ada yang tertulis dan ada yang tidak. "Kami pastikan kesepakatan yang kami buat mempunyai saksi lebih dari dua orang," tegasnya.

Meski begitu, Ade membenarkan, dalam perjanjian politik tersebut, ada poin mengenai nama yang akan dibawa menduduki beberapa jabatan strategis di Pemprov Kepri. Poin yang dimaksud, Ade mengaku memang ada transaksi jabatan, yaitu jabatan sekretaris daerah dan beberapa kepala dinas.

"Tetapi nama-nama itu memang dikosongkan, jadi inisial J untuk jadi Sekda tidak ada, ini biar J tau bahwa dia tidak diusulkan," ungkapnya.

Untuk membuat perjanjian tersebut, Ade mengaku Partai Golkar telah melakukan pengorbanan dengan tidak mencalonkan kader mereka pada Pilwako Batam. Hal ini dilakukan untuk kesepakan tidak tertulis, bahwa mereka bersama-sama berjuang di Pilkada di Batam dan Bintan.

• BACA JUGA: Tingkatkan SDM Milenial di Karimun, Ansar Ingin Ubah Wisma Transit Jadi Gedung Workshop

"Namun ternyata perjanjian itu dikhianati, pada Pilbup Bintan, dari pihak mereka (NasDem) ada yang mencalonkan," lanjutnya.

Salah satu pelanggaran lain, lanjut Ade adalah pernyataan Muhammad Rudi yang menyatakan akan maju pada Pilgub Kepri 2024 mendatang. "Baru saja pelantikan Februari lalu, tetapi mau mencalonkan diri 2024, artinya mau jadi lawan politik, ada jejak digitalnya," tegasnya lagi.

Ia menambahkan dalam surat perjanjian tersebut dalam pasal selanjutnya disebutkan bahwa jika ada perselisihan, maka akan dimusyawarahkan secara mufakat, akan tetapi pada faktanya tidak ada upaya untuk mufakat.

"Malah ada ancaman demo, pengerahan masa, dan ini sebetulnya kalau kita sebagai parpol tidak bisa ditekan, kalau kita mau duduk bersama, ayo berunding," jelasnya.

• BACA JUGA: Gubernur Ansar Luncurkan Program Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Covid-19

Kemudian poin kesepakatan yang dilanggar juga menyangkut wilayah pemenangan. Pihak NasDem mendapat tugas untuk memenangkan Ansar-Marlin di Batam dan Karimun.

Namun satu bulan sebelum Pilkada, Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengeluarkan hasil survei dan pasangan Ansar-Marlin menurun. Pihaknya mengartikan ada sentimen negatif terhadap pasangan yang diusung mereka.

"Ternyata jaminan kemenangan Batam-Karimun tidak terbukti, ini di antaranya sebab-sebab kesepakatan sangat mungkin ditinjau ulang," tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Ketua DPW Partai NaDem Kepri, Muhammad Rudi belum berhasil dikonfirmasi.

Adapun isu keretakan hubungan Gubernur Ansar dengan Wagub Marlin, mulai terlihat sejak dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, beberapa waktu lalu. Usai pelantikan, Gubernur Ansar dan Wagub Marlin sudah beda pesawat saat kembali ke Kepri.

Editor: Gokli