BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai mengatakan, butuh pemahaman yang sama untuk merevisi UU No: 21/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, terutama pelaksanaan dana Otsus untuk kesejahteraan masyarakat asli Papua.

Hal itu dikatakan Yorrys dalam Dialog Kenegaraan bertajuk 'RUU Otsus Papua, Apakah Menyejahterakan Rakyat?' yang digelar di Press Room Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021).

"Dibutuhkan pemahaman yang sama dari semua pihak terkait merevisi UU Otsus Papua. Tapi sudah jalan dalam mengawasi pelaksanaan dana Otsus untuk kesejahteraan masyarakat asli Papua," kata Yorrys.

Menurut dia, sebelum Tahun 2000, APBD Provinsi Papua tidak pernah lebih dari Rp1 triliun. "Setelah UU Otsus diketok, sudah R 318,65 triliun aliran dana ke Papua. Terbesar untuk dana desa," katanya.

Ditegaskan Yorrys, dana Otsus bukan gagal, sudah banyak kemajuan di Papua. "Cuma tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Itu iya," ujar Yorrys.

Yorrys juga mengingatkan, UU Otsus bersifat lex specialist, jadi tidak bisa diintervensi kecuali oleh UUD. "Untuk 20 tahun ke depan, ini yang sama-sama dijaga," jelas Yorrys.

Dikatakan Yorrys, wakil rakyat dari Papua dan Papua Barat akan senantiasa terus menyuarakan kepentingan masyarakat Papua.

"Kami tentu senantiasa menyuarakan apa yang menjadi kepentingan Provinsi Papua dan Papua Barat sesuai dengan amanat konstitusi yang dimiliki, tentang dinamika perkembangan di Papua," katanya.

Sedangkan Bupati Marauke Romanus Mbaraka mencanangkan klaster pertanian nasional dalam Revisi UU Otsus Papua. Hal itu merupakan aspirasi dari para tokoh dan masukan berbagai pendekatan untuk kemajuan Bumi Cenderawasih.

Ia menilai stigma yang selama ini dialamatkan kepada Papua yang identik dengan chaos (kerusuhan) tak tepat, dan harus dilakukan perubahan fundamental.

"Jangan dibuat stigma chaos melulu. Mari kita membuat papua ini menjadi bagian integral dari Indonesia," kata Romanus.

Romanus menegaskan, rang Papua tidak memikirkan merdeka. Ia pun menggaransi prinsip itu sebab kini, yang dibutuhkan masyarakat Papua adalah kesejahteraan, dan sudah dibuktikannya selama memimpin Merauke.

"Sehingga kebijakan saya menyekolahkan anak-anak Merauke di dunia saya sedang dorong contoh di bidang IT kedokteran engginering saya harus dorong. Isu begini harus didorong pada orang Papua, jadi dia akan mendunia," katanya.

Kebijakan pemerintah pusat selama ini, memiliki catatan khusus, ia menekankan setiap kebijakan harus dikontrol dari atas sampai ke bawah. Ia lalu menyinggung program lumbung pangan nasional yang sebenarnya layak dibangun di Papua.

Untuk diketahui, lumbung Pangan nasional baru difokuskan pemerintah di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Sementara Papua NTT Sumsel masih sebatas rencana.

"Dari Presiden masuk ke Kementerian/Lembaga sampai ke eksekutor Bupati hingga kelembagaan daerah ini memang harus satu irama seperti Paskibraka, ini baru bisa. Dan yang paling penting adalah pendekatan kesejahteraan," katanya.

"Kita gali untuk pengembangan pertanian, tetapi hari ini kebijakan Presiden sudah ada tetapi actionnya menjadi cadangan lumbung pangan nasional sampai hari ini juga nol. Ini yang harus diclearance dengan baik," tambahnya.

Lebih lanjut, bagaimana dengan pendekatan keamanan yang selama ini digaungkan pemerintah? Romanus berpendapat, semua pejabat harus melihat Papua secara utuh. Jika menggeneralisir masalah di Papua, sangatlah tidak rasional.

"Saya diskusi dengan Pangdam, Kapolda, kita ini kirim pasukan gede padahal untuk melawan warga negara, kita mengirim serdadu kita yang terlatih ini dunia menertawakan kita, kita harus melihat secara utuh, sehingga penanganan lebih baik," katanya.

"Dan Papua itu orang Timur itu mulai dari NTT ke sana, Saya pikir seluruh Indonesia, orang Indonesia itu ramah, orang Papua itu ramah. Kalau mau pendekatan, pendekatan kemanusiaan, suruh gereja duluan, masjid duluan. Insyaallah puji Tuhan negeri ini damai," pungkasnya.

Editor: Surya