DPRD Soroti Minimnya Serapan Anggaran Pemprov Kepri pada Triwulan I-2021

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Realisasi serapan anggaran Pemprov Kepri pada triwulan I-2021 hanya mencapai 7 persen. Hal ini pun menjadi sorotan anggota DPRD Kepri, karena dinilai sangat minim.

Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Wirya Putra Silalahi mengatakan, minimnya realisasi belanja Pemprov Kepri tersebut dikarenakan adanya perubahan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Perubahan tersebut menyebabkan banyaknya kegiatan di lingkup Pemprov Kepri tidak dapat berjalan sesuai rencana dan hanya dapat melakukan pembayaran gaji pegawai. "Meskipun kemarin ada intruksi dari Mendagri bisa kembali menggunakan SIMDA, tetapi walaupun begitu karena ada perubahan, jadi rata-rata belum dapat berjalan dan belum cair," kata Wirya, Jumat (14/5/2021).

Tidak hanya itu, penyebab lainnya diungkapkan Wirya karena adanya permasalahan yang krusial, yakni penundaan pengiriman Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat.

"Jadi yang seharusnya ada proyek yang sudah ditransfer, jadi ditunda ke bulan Juni. Ini agak memperlambat pencairan karena tidak ada duitnya, Pemprov Kepri tidak ada duitnya," tegasnya.

Tidak berhenti di situ, dua hal permasalahan yang menyebabkan minimnya realisasi belanja Pemprov Kepri tersebut juga menyebabkan pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) belum menerima gaji.

Di waktu yang bersamaan, Wakil Ketua III DPRD Kepri, Dr Tengku Afrizal Dachlan mengungkapkan, dalam waktu dekat, permasalahan minimnya realisasi belanja Pemprov Kepri dapat terselesaikan.

Hal ini agar permasalahan tersebut tidak berdampak ke perekonomian seluruh masyarakat Provinsi Kepri. "Karena memang terasa sekali serapan ini tidak sesuai dengan perencanaan kita. Karena itu masyarakat juga terdampak, perekonomian mereka juga menurun," tutupnya.

Editor: Gokli

---