Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Sepekan, Surat Tim Saber Pungli Bintan Nyangkut di Inspektorat IV Ditjen Kemenhubla RI
Oleh : Harjo
Rabu | 05-05-2021 | 19:36 WIB
tolak-ka-UPP.jpg Honda-Batam

PKP Developer

Pegawai UPP Kelas I Tanjunguban saat menyampaikan aspirasi dengan tulisan di spanduk. (Dok Batamtoday.com)

BATAMTODAY.COM, Bintan - Dugaan pungutan liar (Pungli) yang terjadi di Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Tanjunguban, yang sudah dilimpahkan Tim Saber Publi Bintan kepada Inspektorat Jenderal Kemenhubla RI, masih berproses.

Surat Tim Saber Pungli Bintan hasil gelar perkara itu diduga masih nyangkut di meja Inspektur IV Direktorat Jenderal (Ditjen) Kemenhubla RI. Padahal, surat tersebut sudah hampir sepekan setelah dikirim pihak Saber Pungli Bintan.

Kabaghumas Inspektorat Kemenhubla RI, Wasis mengaku, pihaknya belum menerima surat dari Tim Saber Pungli Bintan terkait kasus Pungli di UPP Kelas I Tanjunguban.

"Sampai saat ini, kami belum terima," ujar Wasis kepada BATAMTODAY.COM, Selasa (4/5/2021).

Sementara itu, Inspektur IV Ditjen Kemenhubla RI, Capt Weku Federik Karuntu membenarkan surat dari Tim Saber Pungli Bintan sudah dia terima. Namun, katanya, masih dalam proses.

"Sudah diterima, sedang diproses," katanya kepada BATAMTODAY.COM, Selasa (4/5/2021).

Sebelumnya, Ketua Tim Saber Pungli Pemkab Bintan, Irma Anisa mengatakan, hasil gelar perkara yang dilaksanakan Tim Saber Pungli Kabupaten Bintan, terkait dugaan pungutan liar (pungli) di Syahbandar Tanjunguban (UPP Kelas I) telah diseraghkan kepada Inspektorat Kementerian Perhubungan RI pada Selasa (27/4/2021) kemarin.

"Kesepakatan Tim Saber Pungli untuk menyerahkan kasus dugaan Pungli kepada APIP, sudah ditindaklanjuti dengan mengirim surat ke kementerian dan sudah mereka terima, Selasa (27/4/2021) siang," ungkap Irma yang juga Kepala BKD Bintan.

Sementara Kasat Reskrim Polres Bintan, AKP Dwi Hatmoko mengungkapkan, dari hasil gelar perkara dugaan pungli (pungutan liar) di lingkungan Syahbandar Tanjunguban, kasusnya diserahkan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.

"Hasil gelar dengan UPP Saber Pungli Bintan, menyepakati bahwa perbuatan UPP Klas I Tanjunguban diserahkan ke APIP Kementerian Perhubungan RI," ungkap Dwi Hatmoko di Bintan, Rabu (21/4/2021).

Penyerahan kasus dugaan pungli di lingkungan Syahbandar Tanjunguban, di bawah kepemimpinan M Adil Wanadi, sebagai langkah untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak Kementerian Perhubungan.

"Karena dari hasil gelar perkara kasus tersebut, ditemukan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Syahbandar Tanjunguban," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, gelar perkara yang diselenggarakan oleh tim Saber Pungli Bintan, Selasa (20/4/2021). Sebelumnya, sejumlah saksi baik kepala Syahbandar Tanjunguban beserta staff, pihak swasta dan Ormas, sudah diperiksa oleh penyidik Polres Bintan.

Pemeriksaan sendiri terkait permasalahan dugaan Pungli terkait kegiatan Padat Karya yang diselenggarakan oleh Syahbandar Tanjunguban yang saat itu diselenggarakan serentak se-Indonesia. Namun dampak kegiatan tersebut melibatkan para agen dan swasta, yang dipungut biaya.

Sebaliknya, saat dugaan Pungli mencuat, justru pihak Syahbandar memanggil para agen, swasta dan uang pungutan dikembalikan kepada pihak agen dan swasta dengan jumlah yang tidak utuh atau dengan alasan uang yang dikembalikan ada sisa dari kegiatan.

Editor: Gokli