TANJUNGPINANG, batamtoday - Gerakan Aliansi Masyarakat (GAM) Kepri, yang terdiri dari Himpunan mahasiswa Persatuaan Muslim (Himapersis), Gerakan mahasiswa Pemuda Indonesia (GMPI) Gerakan Pelajar Indonesaia Raya dan Gelombang Gerakan Rakyat (G-Ger), meminta aparat kejaksaan memproses dugaan korupsi proyek Media Informasi Dunia Pendidikan Knox County Schools TV (KCSTV) yang menelan dana Rp750 juta pada 2011 lalu.

Koordinator Umum Gerakan Aliansi Masyarakat (GAM) Dhani Adi Saputra mengatakan, tidak transparan dan minimnya informasi Dinas Pendidikan Provinsi Kepri terhadap penyaluran dana bantuan beasiswa disebabkan minimnya publikasi persyaratan dan jadwal penyaluran beasiswa pada masyarakat. Sementara ada media KCSTV yang dikelola Dinas Pendidikan dengan menggunakan dana Rp750 juta dari APBD 2011, hingga saat ini tidak berguna dan beroperasi. 

"Kami minta agar aparat penegak hukum, Kejaksaan Tinggi Kepri, mengusut dugaan korupsi ini, karena sampai saat ini tidak bermanfaat tetapi dana yang dianggarkan sangat besar," kata Adi.

Mahasiswa mengharapkan, dalam proses hukum hendaknya dapat diawasi, karena bukan jamak lagi, upaya proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum di Kepri, sering diselesaiakan di 'balik meja'. 

Sementara itu, Azhary, koordinator aksi menyebutkan dari data yang diperoleh, pada 2011 Pemerintah Provinsi Kepri mengalokasikan dana untuk KCSTV sebesar Rp750 juta, Namun hingga saat ini bentuk dan wujud KCSTV yang diadakan dan dibuat dinas pendidikan Kepri sendiri, sampai saat ini tidak ada.

"Untuk tahun 2012, dana KCSTV kembali dialokasikan Rp1 miliar. Kami juga bingung mau dikemanakan dana itu, mengingat sampai saat ini, Izin Penyiaran Televisi Pendidikan Disdik Kepri belum ada," ungkapnya. 

Menanggapi dugaan korupsi proyek KCSTV, Sekretaris Dinas Pendidikan Kepri Yuzad mengatakan sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, yang dilakukan dengan pembeliaan alat dan pelaksanaan siaran, serta peliputan. 

Namun saat ditanya wartawan kapan dan dimana program KCSTV itu ditayangkan, Yuzad berdalih kalau penayangannya dilakukan pada TV masing-masing sekolah, dengan memutarkan VCD peliputan yang dilakukan Dinas Pendidikan dengan PT Mitra Production GM sebagai rekanan. 

"Pelaksanaanya sudah kita lakukan sesuai dengan mekanisme, dan kami sudah diaudit BPK, bisa ditanyakan langsung ke BPK," ujar Yuzad berdalih.