"Perilaku penyelenggara negara secara de facto masih jauh diharapkan oleh bangsa ini. Sebab, kalau dilihat dari sisi penegakan hukum, ekonomi, politik dan berbagai sektor seperti kebijakan ekonomi, pertambangan, pertanian, pendidikan, dan sebagainya masih jauh dari prinsip-prinsip Pancasila. Karena itu sosialisasi Pancasila itu harus dilakukan secara terus-menerus," tandas Wakil Ketua MPR RI A Farhan Hamid dalam dialog Revitalisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara bersama Ketua FPD MPR RI M. Jafar Hafsaf di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Senin (11/6/2012).

Ia mencontohkan, Amerika Serikat yang merdeka pada tahun 1774, ternyata dalam mengimplementasikan hak perempuan dalam politik butuh waktu dua ratus tahun lebih, demikian soal persamaan hak antara kulit putih dan hitam membutuhkan sekitar tiga ratus tahun setelah merdeka.

"Jadi, pengamalan Pancasila oleh penyelenggara negara ini butuh waktu dan proses yang tidak boleh berhenti. Dan, Amerika tersebut sebagai satu perbandingan. Seperti halnya Korea Selatan, yang proses dan waktu kemerdekaannya hampir sama dengan Indonesia, lalu kenapa lebih maju, karena pemimpinnya dikatator. Memang butuh pemimpin yang berani dan tegas," ujarnya.

Menurut Farhan Hamid, masalah yang dihadapi bangsa ini sebenarnya sederhana dan hanya berkepenjangan. Seperti halnya masalah Aceh bagi dirinya itu sederhana, yaitu tidak boleh mengedepankan masalah Aceh, melainkan harus membesarkan masalah kebangsaan.

"Dimana ideologi negara dan ideologi pribadi itu tercermin dalam perilaku kita sebagai penyelenggara negara, anggota masyarakat maupun sebagai pimpinan ormas. Bahwa, semuanya perilaku itu harus mencerminkan Pancasila,” tambah anggota DPD RI itu.

Mengutip pernyataan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, M. Jafar Hafsah menegaskan, jika ada ormas yang tidak menganut Pancasila, maka tidak ada tempat di Indonesia. "Tempatnya adalah di Afghanistan. Untuk itu Pancasila harus terus disosialisasikan terus-menrus melalui pendidikan, media massa dan itu tinggal kita kristalkan dalam kehidupan sehari-hari melalui perilaku nyata di tengah masyarakat, berbangsa dan bernegara,” tutur Jafar.

Sementara itu, jika Pancasila disebut sebagai sumber nilai dan etika, menurutnya, puncak dari etika itu adalah puncak dari budaya-budaya yang baik dan cantik, itulah etika.

"Lalu, benarkah DPR, partai dan media sudah beretika? Itu butuh penjelasan panjang dan tak cukup hanya mengatakan hanya dengan bilang ‘DPR terkorup’ atau ‘tak suka’ pada lembaga atau seseorang, tanpa menyebutkan alasan yang tepat. Jadi, pengamalan Pancasila sebagai sumber etika sosial, berbangsa dan bernegara ini memang butuh proses panjang,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Jafar mengatakan, Pancasila itu sebagai sistem nilai dan etika tersebut harus menjadi sistem dan budaya bagi setiap pribadi anak bangsa ini. "Dan, kalau di era Orde Baru Pancasila hanya dijadikan alat untuk kekuasaan, bukan berarti Pancasilanya yang dihilangkan, melainkan perilaku penyelenggara negaranya yang harus terus diperbaiki, dikontrol dan menegakkan hukum," katanya.