BATAMTODAY.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu mengumumkan pemerintah telah menyiapkan dana untuk pelaksanaan program perlindungan sosial dari COVID-19 tahun depan. Tak tanggung-tanggung, totalnya mencapai Rp 408,8 triliun dari APBN 2021.

Dengan begitu, bakal ada beberapa program bansos alias bantuan sosial yang dilanjutkan ke 2021. Dalam acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) 2021 di Istana Negara, Rabu (25/11), Jokowi pun telah menginstruksikan agar anggaran belanja untuk bansos tadi segera direalisasikan sejak awal tahun.

Kepada Kementerian Sosial, Jokowi berpesan supaya bantuan sosial disalurkan ke penerima manfaat sejak awal Januari tahun depan. Lalu, apa saja daftar program bansos COVID-19 yang dilanjutkan ke 2021 tersebut?

1. Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk PKH ini, Kemensos telah berkomitmen bakal mempercepat pencairan bantuannya dari setiap tiga bulan menjadi setiap bulan per keluarga penerima manfaat (KPM).

Kepesertaan PKH pun diperluas dari 9,2 juta KPM, menjadi 10 juta KPM. Anggaran Program PKH tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp30,4 triliun.

2. Program Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Untuk program sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepesertaan juga diperbanyak dari semula 15,2 juta KPM menjadi 20 KPM Program Sembako di tahun 2020. Tahun 2021, kepesertaan BPNT ditetapkan sebanyak 18,5 juta KPM.

Adapun besaran nominal BPNT juga diperbesar, dari Rp 150 ribu per KPM per bulan, menjadi Rp 200 ribu per KPM per bulan. Anggaran BPNT tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp 44,7 triliun.

3. Bansos tunai. bansos Tunai tahun 2021 disiapkan buat 10 juta KPM dengan indeks Rp 200 ribu/KPM di tahun 2021. Total anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar Rp 12 triliun (periode Januari-Juni 2021).

4. Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja dipastikan bakal terus berlanjut hingga 2021 mendatang. Sejauh ini, pemerintah, kata Direktur Eksekutif Project Management Officer (PMO) Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari, sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 10 triliun untuk program tersebut.

"Anggarannya di nota keuangan, belum APBN, Rp 10 triliun," ujar Denni dalam webinar bertajuk Survei BPS Bicara Tentang Kartu Prakerja, Senin (23/11/2020).

Meski begitu, Denni belum bisa memastikan bentuk program tersebut akan seperti apa nantinya. Apakah tetap sama dengan 2020 ini (semi bansos) atau balik kepada rencana awal dalam bentuk yang dikhususkan untuk pengembangan kompetensi kerja murni.

5. PBI-JKN. Pemerintah juga melanjutkan program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan telah menganggarkan Rp 48 triliun untuk mensubsidi iuran kelompok PBI BPJS Kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Subsidi itu ditujukan untuk 98,8 juta peserta.

Sumber: Detik.com
Editor: Yudha