BATAM, batamtoday - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, kembali mengingatkan kepala daerah di Provinsi Kepri akan makna dan tujuan pelaksanaan otonomi daerah dalam perbaikan birokrasi, serta peningkatan kesejahteran masyarakat di daerah.

"Berotonomi bukan bernegara, tetapi berpikirlah otonomi di dalam negara, tujuannya adalah untuk perbaikan birokrasi pemerintahan serta peningkatan kesejateraan masyarakat," kata Mendagri dalam Rapat Koordinasi Kependudukan, dengan sejumlah kepala daerah di Hotel Planet Holiday Batam, Kamis (31/5/2012). 

Mendagri juga mengatakan, pusat membentuk dan memberikan kewenangan pada daerah sebagai bentuk penghargaan agar daerah dapat melaksanakan pembangunan di daerahnya sendiri dalam meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat. 

"Oleh sebab itu, hingga saat ini kita melakukan evaluasi dan pengaturan pelaksanaan otonomi daerah, dan kepala daerah juga diminta agar dapat mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah yang sudah dilaksanakan, apakah dalam pelaksanaanya sudah memenuhi hak dasar masyarakat, dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pelaksanaan demokrasi di daerah" sebutnya. 

Hingga saat ini, kata Mendagri ada 181 usulan pemekaran baru pemekaran daerah, dan jumlah ini diluar dari 205 yang sudah masuk ajuan sebelumnya, hingga pemerintah pusat melakukan evaluasi yang sangat ketat dalam pelaksanaan pemekaran. 

"Rapat kali ini, juga bertujuaan mencari masukan dalam pembahasan pelaksanaan revisi UU nomor 32 tentang daerah, UU Pemilukada, serta UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dilaksanakan dalam waktu ini," katanya. 

Dalam kesempatan itu, Gamawan juga meminta kepala daerah memaknai otonomi dengan mengevaluasi dan memberikan tolok ukur keberhasilan masing-masing daerah dalam memberikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat di daerah. 

"Karena prestasi daerah dalam meningkatakan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhaan ekonomi merupakan agregat keberhasilan negara," ujarnya.