Batam, batamtoday - Pemerintah Provinsi kepulauan Riau telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 250 miliar untuk program pengentasan kemiskinan yang difokuskan terhadap daerah-daerah terluar di wilayah Kepri.

Adapun alokasi dana tersebut dibagi untuk beberapa program seperti pembangunan perumahan rakyat secara total sebanyak 3514 unit rumah tipe 21 dan percepatan pembangunan pos pelayanan terpadu (posyandu) sebanyak 500 unit pos. pemetaan alokasi pembangunan nantinya akan dikelola pemerintah daerah tingkat dua.

"Kebutuhan rumah dan kesiapan pelayanan kesehatan masyarakat jadi prioritas kita bersama," demikian kata Gubernur Kepri, HM Sani saat kata sambutan di agenda Pengukuhan Pengurus Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) Batam di ruang serbaguna, lantai tiga gedung BIDA, Batamcenter, Senin 7 Februari 2011.

Dikatakan Sani, proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri menjadi tolak ukur nasional. Oleh sebab itu, upaya penggiatan pun turut dilakukan dengan mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta mendorong laju penanaman modal asing di kawasan Free Trade Zone (FTZ).

Sani juga mengatakan perlunya dilakukan pengukuhan terhadap pengurus BP Kawasan Batam, Bintan dan Karimun (BBK) diantaranya untuk memberikan semangat baru bagi pelaksanaan FTZ dengan tujuan pengentasan kemiskinan, ketersediaan lapangan pekerjaan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi bersama rakyat.

"Saya minta pelayanan perizinan tidak lagi tersumbat hanya karena alasan pendelegasian yang tidak tepat," kata Sani.