BATAMTODAY.COM, Batam - Anggota Komisi I DPRD Batam, Utusan Sarumaha kembali soroti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah pusat yang dinilai tidak tepat sasaran.

Ketika ditemui di kantornya, dia mengatakan sampai saat ini masih banyak masyarakat Kota Batam yang mengirimkan aduan. Aduan ini karena terdapat beberapa warga yang tidak terdata dalam penerima BLT dari pemerintah pusat.

Bahkan beberapa masyarakat yang telah terdata, dibatalkan kembali. Hal ini membuat banyak masyarakat yang bertanya alasan pemerintah membatalkan BLT tersebut.

"Jadi banyak masyarakat yang memberitahu kepada saya terkait BLT ini tidak tepat sasaran karena masih banyak keluarga yang terhitung mampu masih mendapatkan BLT ini," kata Utusan, Senin (18/5/2020).

Tidak hanya itu, masih banyaknya satu keluarga yang mendapatkan dua (suami dan istri) BLT dari pemerintah pusat, jelas menyalahi aturan dimana satu keluarga hanya diperbolehkan mendapatkan satu BLT.

Kondisi ini menjelaskan masih lemahnya pengawasan Pemko Batam selaku penyambung tangan Pemerintah Pusat di daerah untuk memberikan data penerima bantuan yang akurat.

Tidak hanya itu, setiap masyarakat yang benar-benar terdampak ekonominya karena Covid-19 (Corona Virus), namun tidak mendapatkan BLT malah mendapati titik buntu ketika mempertanyakan permasalahan tersebut kepada instansi-instansi terkait.

"Jangan sampai ketika ditanya di tingkat Kecamatan dan Kelurahan jawabnya tidak mengetahui hal itu. Ketika ditanya ke Dinsos, seperti diam-diam saja, seperti sembunyi tangan. Ini setiap masyarakat tanya malah jawabnya itu kewenangan pusat dan tidak ada titik terangnya," tegasnya.

Diungkapkannya, seharusnya Dinsos harus memberikan penjelasan dan jalan keluar kepada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan tersebut, karena setiap permasalahan harus ada titik penyelesaiannya.

"Harapan saya ke depan bantuan-bantuan ini harus dievaluasi kembali. Jadi ada tim yang benar-benar dapat menelusuri keluhan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dari pusat ini. Jika masyarakat terdampak tidak mendapatkan titik terang, ini menjadi preseden buruk bagi Pemerintah," ungkapnya.

Editor: Chandra