BATAMTODAY.COM, Jakarta - Sebanyak 32 Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan sikap dan catatan terhadap pemerintah dalam menangani adanya wabah virus Corona atau COVID-19 yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Salah satunya adalah mendesak kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk menolak masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) khususnya yang berasal dari negara China dengan alasan apapun juga.

"Karena TKA dari negara China adalah transmitor utama virus COVID-19 yang sangat berbahaya dan mematikan," kata siaran pers MUI yang diterima redaksi Ceknricek.com, Sabtu (9/5/2020).

Sebagai tindak lanjut, MUI provinsi memerintahkan kepada seluruh jajaran Dewan Pimpinan MUI pada semua tingkatan (kabupaten, kota, kecamatan dan kelurahan/desa/nagari) dalam masa pandemi virus Corona ini, untuk mengawasi dan mengawal wilayahnya masing-masing dari keberadaan tenaga kerja asing.

"Jika ditemukan maka segera melapor kepada lembaga pemerintah terkait, agar supaya mereka dapat dipulangkan ke negara asalnya,"lanjut siaran pers tersebut.

Sebelumnya sempat terjadi pro dan kontra,terkait rencana kedatangan 500 TKA China ke Sulawesi Tenggara. Hal ini menjadi pertanyaan dari kalangan DPR dan Pemprov Sulawesi Tenggara akan fokusnya pemerintah yang hendak menekan penyebaran Covid-19.

Bahkan, ada dugaan keterlibatan menteri yang berpengaruh di lingkup Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Komisi IX DPR RI pun menyebut Pemerintah Indonesia terlalu "lembek" ketika berhadapan dengan investor asing asal China.

Tak ingin jadi polemik berkepanjangan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akhirnya menunda rencana kedatangan 500 TKA dari China. Penundaan dilakukan hingga keadaan normal dan dinyatakan aman.

Menaker Ida Fauziyah melalui Plt Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta) Aris Wahyudi telah memerintahkan PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel di Konawe menunda kedatangan ratusan TKA dari China.

"Kita putuskan untuk menunda rencana kedatangan 500 TKA sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19," ujar Kepala Biro Humas Kemnaker, R. Soes Hindharno dalam keterangannya, Selasa (5/5/2020).

Soes juga mengatakan Kemnaker sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait masalah TKA ini. Dia juga menerangkan penundaan kedatangan ratusan TKA China ini merupakan usulan dari Gubernur Sulawesi Tenggara dan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara.

Sumber: Ceknricek.com
Editor: Dardani