Perang Melawan Virus Corona di Indonesia

Menkominfo RI Upayakan Wartawan Profesional dapat Fasilitas JPS

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Media massa telah menunjukan peran aktif dalam membantu memerangi Copid-19 dan akan terus melanjutkan partisipasi sampai Indonesia terbebas dari Covid-19.

Sayangnya, saat pemerintah pusat menggelontorkan dana senilai Rp405,1 trilyun untuk menanggulangi Pandemi Korona Copid-19 di Indonesia, namun tidak memasukkan para pekerja dan media yang juga ikut merasakan pahitnya beroperasi di tengah Pandemi Korona di tanah air.

Maka, Dewan Pers mendorong agar pemerintah memasukkan wartawan ke dalam kelompok masyarakat yang mendapat fasilitas Jaringan Pengaman Sosial (JPS). Khususnya wartawan profesional yang telah tersertifikasi dari media di daerah.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun saat Vidio Confrensi dengan Menkominfo RI, Johnny G Plate, Jumat (3/4/2020) malam.

Dari Dewan Pers langsung dipimpin Wakil Ketua Hendry CH Bangun, hadir juga Dr. Agus Sudibyo. Sedangkan Ketua Dewan Pers Prof. Mohammad Nuh berhalangan hadir.

Dalam kegiatan itu juga melibatkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan para Pimpinan Redaksi Media Nasional.

"Perang terhadap Copid-19 ini membutuhkan peran serta media dalam menyajikan informasi yang layak dipercaya. Media selayaknya menjadi rumah penjernih informasi bagi publik. Informasi media tidak selalu selaras dengan informasi resmi pemerintah, karenanya diperlukan proses saling mengecek dan menguatkan," ujar Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bantun.

Dalam kesempatan itu juga Dewan Pers dan Kementerian Kominfo RI menyepakati untuk mendorong pemerintah daerah untuk dapat berkontribusi dalam perlindungan kerja wartawan melalui bantuan alat perlindungan diri (APD) bagi wartawan yang bertugas, khususnya yang meliput Covid-19 dan event terkait.

Sementara itu, Menkominfo RI, Johnny G Plate juga berjanji akan menyampaikan usulan untuk memberikan stimulus pada perusahaan pers, berupa subsidi pembelian bahan baku (kertas) dan atau langkah pemberian keringanan pajak kepada pemerintah (c/q Menteri Keuangan RI). Khususnya kepada media cetak di daerah yang kian terpuruk akibat naiknya dolar AS.

Kondisi ini memicu kenaikan harga kertas, di lain pihak perusahaan pers juga menghadapi menurunnya pendapatan dari iklan dan berkurangnya pembeli/pembaca serta naiknya biaya operasional.

Pernyatan Media Sumut Sebagaimana diberitakan Serikat Perusahaan Pers (SPS)- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bersama Pimpinan Media di Sumatera Utara, Rabu (1/4/2020) melalui pernyataan bersama menyampaikan harapan agar pemerintah tidak mengabaikan pers, karena dalam situasi pandemi Virus Corona media cetak di Sumatera Utara terancam tutup alias berhenti beroperasi.

Terkait hal itu SPS-PWI dan pimpinan media di Sumatera Utara megharapkan pemerintah pusat menaruh perhatian terhadap keberlangsungan media cetak di daerah, karena akibat berkurangnya pendapatan iklan dan tergerusnya oplah, sangat memberatkan semua media cetak di Sumatera Utara.

Apalagi dari kucuran dana digelontorkan pemerintah senilai Rp405,1 trilyun untuk menanggulangi Pandemi Korona Copid-19 di Indonesia, namun tidak ada termasuk pekerja dan media yang juga ikut merasakan pahitnya beroperasi di tengah Pandemi Korona di tanah air.

Bantu putus mata-rantai Menkominfo RI Johnny G Plate juga mengharapkan agar media membantu memutus mata rantai penyebaran Virus Copid-19 agar kondisi kembali seperti sediakala. Sebab kata Johnny bila terus menyebar kehidupan bangsa akan makin sulit, rakyat kesulitan dan imbasnya pada semua, termasuk juga media.

Editor: Dardani

---