Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Keberlangsungan Pembangunan Pusat dan Daerah Perlu Dikawal GBHN agar Satu Arah
Oleh : Irawan
Senin | 02-03-2020 | 15:52 WIB
mpr_empat_pilar_gbhn.jpg Honda-Batam
Dialog Empat Pilar 'Fokus MPR Lima Tahun Kedepan' di Senayan, Jakarta

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pokok-pokok Haluan Negara atau Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) penting bagi kelangsungan dan kesinambungan pembangnan dari pusat hingga daerah agar presiden, gubernur, bupati dan walikota satu arah untuk mewujudkan kesejahteraan

"Payung hukum untuk menyusun GBHN itu sangat penting, agar lebih kuat sebagai pegangan arah pembangunan pusat dan daerah. Apalagi, instruksi gubernur sering dipatahkan oleh bupati, karena sama-sama merasa dipilih rakyat," tegas Syarief Hasan, Senin (2/3/2020).

Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat itu pada Dialog Empat Pilar 'Fokus MPR Lima Tahun Kedepan' bersama Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI, Ahmad Riza Patria dan Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago di Kompleks  Senayan, DPR/MPR RI Senayan Jakarta

Menurut Syarief, saat ini arah pembangunan dari pusat dan daerah tidak sejalan, berjalan sendiri-sendiri sesuai dengam visi misi kepala daerahnya, baik itu gubernur, walikota atau bupati, karena merasa dipilih oleh rakyat.

Sementara di UU No.25 tahun 2004 tak ada sanksi konkretnya, terbatas pada moral, apabila arah pembangunannya tidak sesuai dengan yang digariskan pemerintah pusat.
Disamping itu, aspirasi masyarakat termasuk kalangan akademis selama penyerapan MPR RI mengenai perlu tidaknya GBHN juga berbeda-beda.

"Ada kelompok yang mendukung dan tidak. Bahwa aturan yang ada sekarang ini sudah cukup. Yang terpenting sandang-pangan murah, pendidikan dan kesehatan baik, dan rakyat sejahtera. Tapi, mana yang terbaik, kita tunggu keputusan Badan Pengkajian MPR RI,” jelas Syarief.

Sedangkan Ahmad Riza Patria mendukung terbentuknya GBHN tersebut agar sejalan antara kepentingan pusat, gubernur, bupati dan walikota.

"Selama ini gubernur, bupati dan walikota sering tak ketemu, sehingga gubernur sering mengeluh. Karenanya diperlukan GBHN," kata Riza.

Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, arah pembangunan selama ini t ergantung pada selera presiden, gubernur, bupati dan walikota.

"Jadi, serba tanggung dan tak berkelanjutan. Harusnya semua fokus [ada kepentingan rakyat,” ungkap Pangi.

Editor: Surya