Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Evakuasi 74 WNI Kru Kapal Pesiar Diamond Princess Tunggu Jawaban Jepang
Oleh : Redaksi
Jum\'at | 21-02-2020 | 20:04 WIB
Diamond-Princes-covid-19.jpg Honda-Batam
Kapal Pesiar Diamond Princess yang bersandar di Yokohama, Jepang. (Reuters)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyampaikan akan secepatnya melakukan evakuasi terhadap 74 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi kru Kapal Pesiar Diamond Princess yang telah dinyatakan sehat dan terbebas dari Virus Corona (Covid-19).

"Saya kira secepatnya, karena ini juga masih proses diplomasi Indonesia dan Jepang untuk kita minta ini, minta ini, tetapi di sana masih belum menjawabnya," ujar Presiden menjawab pertanyaan wartawan usai meninjau pembibitan di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Jumat (21/2/2020), seperti dilansir laman resmi Setkab RI.

Kepala Negara berharap segera ada keputusan sehingga bisa langsung memutuskan. "Ya, ini dalam proses persiapan, tetapi belum kita putuskan. Kapal rumah sakit juga kita siapkan tetapi urusan yang berkaitan dengan tempat belum diputuskan," ujarnya.

Semua persiapan, menurut Presiden, dilakukan apakah nanti dievakuasi dengan kapal ke rumah sakit langsung atau evakuasi dengan pesawat.

Sebelumnya, Menko PMK, Muhadjir menjelaskan ada beberapa pilihan atau opsi evakuasi yang masih akan dipertimbangkan dan menunggu arahan Presiden. Di antaranya, menjemput dengan Kapal dr Soeharso dari TNI AL atau melalui jalur udara dengan sudah memperhitungkan dari segi efisiensi dan efektivitasnya.

"Saya belum bisa sampaikan itu secara detail, nanti tunggu kita sampaikan dulu ke Pak Presiden. Kalau sudah ada arahan Pak Presiden akan saya sampaikan yang lebih lengkap," ujarnya.

Kendati demikian, menurut Muhadjir, pemerintah telah berkomitmen kuat untuk sesegera mungkin melakukan evakuasi terhadap para awak kapal tersebut. Bahkan proses selanjutnya akan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).

"Prosedurnya sesuai seperti yang kemarin yang telah ditetapkan oleh WHO. Tetapi semuanya masih dalam opsional, menunggu arahan Pak Presiden," tukasnya.

Editor: Gokli