Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Fungsionaris Nasdem Ingatkan Batas-batas Kekuasaan Sang Penguasa
Oleh : Redaksi
Selasa | 17-12-2019 | 14:16 WIB
pajrin-jayadi.jpg Honda-Batam
Fungsionaris Partai Nasdem Provinsi Kepri, Pajrin Shihab dan Direktur Riset Politik ekonomi dan sosial Provinsi Kepri Tengku Jayadi Noer. (Foto: Ist)

BATAMTODAY.COM, Batam - Seorang pemimpin mesti tahu batas-batas kekuasaannya, sehingga tidak saling menabrak satu dengan lainnya. Dia juga harus tahu apakah tugas-tugasnya selama ini pada level tertentu sudah diselesaikan atau belum.

"Dalam kekuasaan, seorang pemimpin harus tahu Tupoksi (tugas pokok dan fungsi), tidak rakus jabatan. Jangan periuk nasi tinggal makan ditinggalkan mengejar mimpi yang belum tentu bisa didapatkan," kata Fajrin Shihab dalam diskusi 'Pojok Kota' bertajuk 'Menakar Calon Pemimpin Kepri' di salah satu cafe di bilangan Batam Centre, akhir pekan lalu.

Menurut Pajrin, calon pemimpin juga perlu bersikap tegas dalam menentukan sikap ke mana akan mencalonkan diri. "Sikap itu penting untuk menentukan arah kepemimpinan dan melihat kemungkinan-kemungkinan lainnya. Bukan hanya untuk kepentingan personal saja," ujarnya.

Mantan presiden BEM kampus di Yogyakarta, yang saat ini juga menjabat sebagai salah satu fungsionaris Partai Nasdem Provinsi Kepri, itu sepertinya menyindir para tokoh politik di Kepri yang hingga kini belum ada pernyataan tegas, apakah masih tetap maju dalam pilkada untuk tingkat walikota atau gubernur.

Pemimpin yang benar-benar harapan rakyat, katanya, tidak mengedepankan kepentingan kroni atau kelompoknya. "Pemimpin juga harus tegas dalam menentukan sikap ke mana langkah politiknya ke depan. Apakah tetap meneruskan tugas kepemimpinannya dikarenakan masih banyak janji masyarakat yang belum tertunaikan," ungkapnya.

"Jangan tergoda dengan nafsu kekuasaan yang mana sesungguhnya bukan tujuan membangun daerah dan memajukan masyarakat. Ini yang kita harapkan."

Fajrin pun megimbau kepada calon kepala daerah yang sekarang sudah punya niat maju, untuk menentukan sikap dari sekarang. "Lakukan pendidikan politik yang cerdas kepada masyarakat, agar masyarakat dapat menilai secara objektif. Ini sindiran untuk para incomben yang ingin maju," tandasnya.

Janganlah, seperti latah dalam politik dan membangun pencitraan yang polanya membodohi rakyat dengan pola-pola pencitraan yang biasa dilakukan oleh para kandidat.

Hal penting lain adalah, perlunya adanya kesadaran dari para pemimpin kita, jangan berebut-rebutlah dengan kekuasaan. Sebaiknya bersinergis saja berbagi tugas. Misalnya yang sekarang sudah duduk di DPR RI fokus sajalah di Senayan sana, jangan turun lagi mencalonkan diri jadi gubernur.

"Karena amanah rakyat kan sudah diberikan ke mereka lewat legislatif. Begitu juga yang jadi walikota atau bupati, jangan latah atau bernafsu pula nak punya niat jadi gubernur," ujarnya lagi.

Dia juga menekankan agar para pejabat yang menjabat sekarang untuk fokus pada jabatan yang diemban. Karena masih banyak tugas dan janji yang belum ditunaikan.

Dia juga meminta semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada tokoh yang bisa menjadi pemimpin memajukan Kepulauan Riau, dan punya komitmen untuk merangkul kepala daerah di kabupaten/kota di Kepri untuk bisa bersama-sama bekerja membangun Kepri ke depan.

"Jadi hentikanlah berebut kekuasaan, Ini harapan kita. Sebab Politik ini bukan hanya mengejar jabatan, tetapi juga membangun peradaban masyarakat," jelasnya.

Sementara Direktur Riset Politik Ekonomi dan Sosial Provinsi Kepri, Tengku Jayadi Noer, menyarankan adanya koalisi partai besar. Kalau saling berkoalisi, potensi memenangkan pilkada gubernur sangat terbuka. Dicontohkan, PDIP dengan Nasdem untuk pilgub maupun pilwako saling berkoalisi tentu akan sangat besar peluang untuk menang.

"Ini belum bicara soal mungkin atau tidak terjadi koalisi tersebut. Sebab figur dalam pilkada lebih menentukan kemenangan dibanding hitungan matematika politik," papar Jayadi.

Dijelaskan Jayadi, penerimaan figur oleh masyarakat menjadi poin penting yang harus dipertimbangkan partai dalam menetapkan calon kepala daerah, baik walikota maupun gubernur.

Forum Diskusi Pojok Kota, lanjut Fajrin, rencananya akan digelar setiap akhir pekan dalam obrolan santai, sebagai wahana pencerahan politik masyarakat.

Editor: Dardani