BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ing Iskandarsyah, berpendapat Pemerintah Daerah sebaiknya tidak hanya menyertakan modal usaha pada BUMD, melainkan ikut membina perusahaan plat merah tersebut.

"Sekarang Pemprov Kepri cenderung dituduh sebagai penyebab konflik di internal Direksi Badan Usaha Pelabuhan (BUP), salah satu BUMD," katanya di Tanjungpinang, Selasa (19/11/2019) seperti dikutip situs resmi Diskominfo Kepri.

Tudingan itu disebabkan Pemprov Kepri tidak membina dan memproteksi BUP. "Bahkan hingga terjadu konflik di internal direksi menguras energi yang besar," ujarnya.

Iskandar mengatakan, pembinaan dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Konflik itu disebabkan seluruh direksi dilantik oleh Gubernur Kepri. Seharusnya, cukup direktur utama yang dilantik Gubernur, sedangkan direktur operasional dan direktur administrasi dilantik oleh direktur utama.

"Direksi itu rata-rata kapten kapal, jadi harus jelas siapa nakhoda dan awak kapal," ujarnya.

Ia berpendapat PT Pelabuhan Kepri yang merupakan bagian dari BUP sulit berkembang lantaram terbentur dengan berbagai urusan administrasi. Contohnya, pengelolaan pelabuhan, yang membutuhkan dukungan administrasi dari Pemprov Kepri.

"Pemerintah Kepri itu tidak cukup hanya menyertakan modal Rp 25 miliar, melainkan harus mengontrolnya, membina, membantu dan mendorong agar BUP Kepri dapat mengelola usaha tertentu yang sudah diproyeksikan," ucapnya, yang diusung Partai Keadilan Sejahtera.

Iskandar mengatakan permasalahan BUP ini harus segera diselesaikan agar berkembang pesat. Usaha BUP semestinya berkembang seiring dengan potensi kelautan yang dimiliki.

"Seperti pelabuhan di Kawasan Ekonomi Khusus, semestinya menjadi peluang yang harus ditangkap. Jika BUP bisa mengelola pelabuhan, tenaga kerja bertambah dan pendapatan daerah meningkat," katanya.

Editor: Gokli