PKP

Tekan Defisit Anggaran, DPRD Kepri Minta OPD Genjot PAD
Oleh : Redaksi
Selasa | 06-08-2019 | 12:16 WIB
kantor-wakil-rakyat-kepri.jpg honda-batam
Gedung DPRD Kepri di Pulau Dompak, Tanjungpinang. (Diskominfo Kepri)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri untuk terus menggenjot penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

Pasalnya, dengan peningkatan PAD ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pusat dan juga bisa menekan defisit anggaran.

Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi PDIP Kepri, Yuniarni Pustoko Weni, dalam penyampaian pandangan akhir fraksi pada Penyampaian APBD Perubahan tahun 2019, Senin (5/8/2019).

"Hingga saat ini pemerintah masih menggantungkan harapan pada dana transfer dari pusat ke Provinsi Kepri yang menjadi pemasukan pendapatan Kepri," ungkap Weni, seperti dikutip situs resmi Diskominfo Kepri.

Hingga kini APBD Kepri tergantung dari pemerintah pusat. "Hal ini membuat target pendapatan dari Pemerintah Pusat tersebut tidak tercapai sehingga membuat defisit anggaran di Kepri," jelas Weni.

Padahal, lanjut Weni, jika Pemerintah Provinsi Kepri lebih konsen pada PAD maka defisit anggaran dapat ditekan oleh pemasukan yang diterima Kepri. "Setiap OPD harusnya fokus menggali dan mendorong pengelolaan anggaran di Kepri menjadi kegiatan yang dapat menjadi pendapatan baru di Provinsi Kepri," tambah Weni.

Masih banyak faktor dan sektor yang dapat dikembangkan setiap OPD dalam meningkatkan perekonomian Provinsi Kepri khususnya PAD.

"Seperti sektor kelautan dan perikanan yang dimiliki 96 persen wilayah Provinsi Kepri, jika dapat dikelola dengan baik maka berdampak besar pada manifestasi pendapatan Kepri," ujar Weni.

Tak hanya sektor Kelautan dan Perikanan saja, keberadaan aset daerah yang dimiliki Kepri dapat menjadi salah satu pemasukan yang harus dikelola pemerintah Provinsi Kepri saat ini.

"Dengan perda aset daerah yang dimiliki Kepri dapat menjadi pemasukan pendapatan bagi Kepri khususnya untuk sewa aset dan pinjam pakai Aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kepri," tegas Weni.

Sehingga ke depannya, Pemerintah Provinsi Kepri dapat mengurangi ketergantungannya terhadap anggaran dan dana transfer dari Pemerintah Pusat.

Editor: Gokli