PKP
Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Paripurna Ranperda LPJ APBD 2018

Isdianto Sampaikan Tanggapan Atas Pandangan Fraksi DPRD Kepri
Oleh : Charles Sitompul
Kamis | 11-07-2019 | 15:16 WIB
ott-1.jpg honda-batam
Wakil Gubernur Kepri, H Isdianto usai menyampaikan tanggapan atas pandangan fraksi DPRD terhadap LPJP APBD 2018, Kamis (11/7/2019).

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto menyampaikan jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi DPRD tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepri tahun anggaran 2018 pada sidang Paripurna DPRD Kepri di ruang rapat utama DPRD di Dompak, Kamis (11/7/2019).

Dalam kesempatan ini, Isdianto menyatakan, berterimakasih kepada jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kepri yang senantiasa memberikan masukan dan kritik serta saran terhadap Pemprov Kepri demi terwujudnya pembangunan yang lebih baik ke depan.

Dari pemandangan fraksi-fraksi yang ada di DPRD terkait Ranperda LPJP APBD 2018, dalam sambutannya, Isdianto menyampaikan Pemerintah Provinsi Kepri telah merangkumnya menjadi empat kelompok permasalahan penting yang harus diperhatikan.

Kelompok permasalahan dimaksud adalah meliputi permasalahan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan, masalah pendapatan daerah, masalah belanja daerah dan masalah pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Isdianto, ada sektor yang potensial untuk mendongkak PAD Kepri, yakni melakui sektor pariwisata dan manufaktur. Keduanya masih berpotensi tinggi untuk dikembangkan.

"Untuk hal ini Pemprov Kepri sudah melakukan kerjasama dengan sejumlah stakeholder, seperti BP Batam dan sebagainya. Selain itu Pemprov juga sedang gemcar meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah guna mendongkrak PAD," kata Isdianto.

Isdianto juga mengakui, jika industri dan manufaktur di Kepro sedang mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan jumlah permintan pasar yang melemah.

Hal ini berkaitan erat dengan suasana ekonomi global yang kurang sehat. Kemudian hal ini berdampak pula terhadap kemiskinan. Penyebabnya karena banyak tutupnya perusahaan dan pemutusan hubungan kerja.

"Namun demikian selama 2018 kita menemukan solusi. Diantaranya melalui pengembangan UMKM. Dan hasilnya tercatat data pendudik miskin hanya tersisa 125.362 jiwa. Jumlah ini berkurang sebanyak 6324 dari tahun sebelumnya yang mencapai 131.686 jiwa," terang Isdianto.

Adapun masalah Pendapatan Daerah di Kepri menurut Isdianto juga mengalami peningkatan. Yakni mencapai Rp 3,5 triliun dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp3.25 triliu. Atau selama 2018 telah mengalami peningkatan sebesar 7.62 persen.

"Adapun masalah belanja daerah Kepri 2018 adalah sebesar Rp3.4 triliun deegan porsi sebesar 68.07 persen adalah belanja operasional. Dalam belanja operasional tersebut di dalamnya juga ada hibah, bansos, belanja pegawai dan barang dan sebagainya. Kedepannya untuk porsi belanja infrastruktur akan terus kita tingkatkan agar hasinya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," katanya.

Adapun masalah yang keempat yakni masalah pengelolaan keuangan daerah. Beberapa diantaranya yang sudah diupayakan oleh Pemprov Kepri adalah berupaya mempertahankan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan nomkr 21 tahun 2010 te tang standar akuntansi pemerintahan.

"Kita juga berupaya agar program-program pembanguan bisa dilaksanakan lebih awal. Tujuannya agar tidak ada tunda bayar dan proses penganggaran di tahun berikutnya juga bisa lebih lancar," kata Isdianto.

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak dan dihadiri sebagian besar anggota DPRD Kepri. Sedangkan sejumlah Kepala OPD yang hadir pada kesempatan ini tampak di antaranya Asisten I Pemprov Kepri, Raja Ariza; Kadisdik Kepri, M Dali; Kadispora, Mafrizon; Kadis Pemberdayaan Perempuan Misni, Kadisnakertrans, Tagor dan jajaran pejabat eselon III yang mewakili OPD-nya masing-masing. (*)