BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK se-Kepri telah diumumkan Minggu (7/7/2019). Hasilnya, ribuan calon siswa yang mendaftar tak dapat jatah kursi di SMA maupun SMK.

Untuk mengatasi persoalan ini, Gubernur Kepulauan Riau, H. Nurdin Basirun akan mengumpulkan para orangtua calon siswa yang tidak tertampung di Kota Batam. Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), Muhammad Dali juga akan turut dipanggil guna menjelaskan secara detil persoalan PPDB yang dihadapi belakangan ini.

Menurut Nurdin, berdasarkan laporan yang dia terima, sejauh ini PPDB di lima kabupaten di Kepri berjalan lancar tanpa masalah. Hanya di Kota Batam dan Tanjungpinang mengalami kekisruhan akibat banyak siswa yang tak tertampung.

"Saya dapat laporan Batam yang amburadul. Tanjungpinang pun juga kurang," katanya menjawab pertanyaan awak media, Minggu (7/7/2019).

Ia memaparkan, saat ini lebih dari 2 ribu calon siswa tidak tertampung untuk masuk ke SMA/SMK di Kota Batam. Oleh karena itu, dirinya berencana akan mengumpulkan para orangtua yang anaknya belum dapat sekolah untuk membahas persoalan ini.

Selain itu, dalam pertemuan itu nanti pihaknya juga akan mengundang Wali Kota Batam guna menyelesaikan persoalan klasik yang terus dihadapi dari tahun ke tahun. "Kita kumpulkan orangtua, Kadisdik, dan Pak Rudi (Wali Kota Batam) untuk mencari solusi yang tepat," ungkapnya.

Nurdin menambahkan, kurangnya daya tampung sekolah dalam PPDB memang menjadi persoalan setiap tahunnya. Kurang sekolah tingkat SMA/SMK menjadi penyebab utama belum diselesaikan masalah ini.

Sementara, penduduk semakin bertambah. Untuk itu, ke depan perlu ditambahkan jumlah sekolah baru terutama tingkat SMA/SMK di setiap daerah yang pertambahan penduduknya cukup signifikan.

"Kita lihat nanti apakah solusi itu menambah sekolah baru atau menambah rombel (rombongan belajar. Yang jelas saya minta palinh tidak tahun depan di Batam harus tambah 2 sekolah baru," tegas Nurdin.

Mantan Bupati Karimun ini, berjanji akan serius mengatasi persoalan PPDB ini. Menurutnya, pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap anak di Provinsi Kepri. Jangan sampai dengan adanya persoalan ini, ada anak Kepri yang tidak melanjutkan sekolah.

"Harus kita selesaikan. Saya minta tahun depan ini tidak ada lagi," tutupnya.

Editor: Gokli