BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan Paripurna penyampaian laporan hasil reses di Gedung DPRD, Pulau Dompak, Senin (1/7/2019).

Tak seperti Paripurna sebelumnya yang sepi kehadiran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Paripurna kali ini cukup ramai dihadiri para kepala OPD.

Tampak, hampir seluruh Kepala OPD Pemprov Kepri hadir dalam Paripurna yang turut dihadiri oleh Gubernur Nurdin Basirun.

Anggota fraksi PKS-PPP, Irwansyah saat akan membacakan laporan reses sempat menyinggung kehadiran OPD pada Paripurna tersebut. "Alhamdulillah, Paripurna hari ini ramai OPD yang hadir. Mari kita berikan 'applause' kepada para OPD ini," sindir Irwansyah dan disambut riuh tepuk tangan dari seluruh anggota DPRD Kepri yang hadir kala itu.

Irwansyah menambahkan, minimnya kehadiran OPD dalam Paripurna memang sempat menjadi sorotan DPRD. Bahkan, pada Paripurna sebelumnya sempat menjadi atensi oleh Ketua DPRD sebagai peringatan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah (Sekda).

"Ini menjadi atensi khusus pada Paripurna sebelumnya untuk dirapatkan bersama Ketua," ujarnya.

Sebelumnya, kehadiran OPD Pemprov Kepri pada sidang Paripurna sempat mendapat sorotan dari sejumlah anggota DPRD Kepri.

Betapa tidak, pada Paripurna dengan agenda penyampaikan laporan akhir panitia khusus (Pansus) DPRD Kepri terhadap hasil pembahasan Laporam Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI (LHP BPK-RI) tentang laporan keuangan tahun anggaran 2018, Senin (17/6/2019) lalu hanya dihadiri oleh 5 kepala OPD.

Tingkat kehadiran yang rendah tersebut lantas diinstrupsi oleh sejumlah anggota DPRD dalam Paripurna tersebut.

Anggota fraksi Golkar, Asmin Patros dalam forum tersebut menyebutkan, dalam LHP BPK RI itu ada sejumlah catatan kepada beberapa OPD Pemprov Kepri mengenai penggunaan anggaran yang kurang benar. Oleh karena itu, seharusnya seluruh OPD wajib hadir dalam laporan mengenai LHP ini.

Namun, kenyataannya para kepala OPD inu malah tidak hadir dalam paripurna yang sangat penting ini. "Terutama OPD yang mendapat catatan. Ini menunjukkan tidak ada kesungguhan para kepala Kepala OPD untuk memperbaikinya," tegasnya dalam forum resmi itu.

Selain itu, disampaikannya, rendahnya kehadiran Kepala OPD ini tidak hanya pada saat paripurna. Namun, juga ditunjukkan pada rapat pansus dan komisi.

Seharusnya, untuk membahas persoalan penting, rapat pansus atau pun komisi harus dihadiri para Kepala OPD. "Kami pansus kemarin ada yang opd hadir namun ada pula yang hanya mengirimkan stafnya. Kami mohon keberatan ini dapat dimasukkan kedalam berita acara," ungkapnya.

Editor: Gokli