BATAM, batamtoday - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan harus mengentaskan 18,25% penduduk yang berada di kemiskinan dalam lima tahun ke depan.

Gubernur Kepri M Sani mengatakan kebanyakan penduduk tersebut tersebar di daerah perdesaan hinterland dan hingga perkotaan.

Angka kemiskinan tersebut diklaim sudah mengalami penurunan dari angka kemiskinan tahun lalu sebesar 18,52%.

"Sekarang 18,25% penduduk berada di kemiskinan, itulah yang harus kami tentaskan dalam 5 tahun," ujarnya saat sambutan Rakernas II Karang Taruna yang juga dihadiri 

Mensos Salim Segaf Al-Jufri, di Batam, Kamis (22/3/2012).

Ia menjelasakan, saat Pemprov memiliki kebijakan untuk menekan angka kemiskinan tersebut dengan mempertajam program Rumah Tidak Layak Huni.

Pemprov mencatat Provinsi Kepri setidaknya membutuhkan sedikitnya 35ribu rumah, termasuk Kota Batam yang paling banyak.

Selama ini, kebijakan ini didorong Pemprov dengan memberikan dua kali lipat anggaran dari anggaran yang diajukan Pemkot/Pemkab.

Pada 2011, anggaran RTLH sebesar Rp154 miliar ditambah dari anggaran setiap Kota/Kabupaten se-Kepri Rp77 miliar.

Sementara pada 2012, Pemprov mengganggarkan Rp165,8 miliar dan Kota/Kabupaten Rp90 miliar.

Namun saat ini, Gubernur memperkirakan hanya mampu menyediakan sekitar 17 ribu rumah dalam 5 tahun dengan menyediakan 3.600 rumah setiap tahunnya.

Untuk mencapai itu, ia juga berencana menggali penyediaan RTLH dari CSR perusahaan yang ada di Kepri.

"Angka kemiskinan kita cukup fantastis. Kami sudah bicara dengan Menpera bahwa ada dana yang turun kesini untuk membantu 35ribu rumah ini bisa tercapai. Sekiranya Kementerian Sosial bisa membantu," ujarnya.