PKP
Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Inilah Beberapa Penyebab Kegundahan Pegawai BP Batam Terkait Ex-Officio
Oleh : Nando
Senin | 13-05-2019 | 11:04 WIB
tolak-ex-officio-191.jpg honda-batam
Spanduk Tolak Ex-Officio terpasang didepan kantor BP Batam

BATAMTODAY.COM, Batam - Kamis (9/5/2019) lalu, pasca kedatangan Presiden ketiga RI, BJ Habibie. Menjadi moment bagi para pegawai Badan Pengusahaan (BP) Batam, dalam merespon kebijakan Pemerintah Pusat. Terkait Walikota Batam, Muhammad Rudi yang akan dilantik menjadi Ex - Officio Kepala BP Batam.

Adanya momen ini dimulai dari Kamis pagi dimana sejumlah spanduk penolakan Ex -Officio, mulai bermunculan di lingkungan Kantor BP Batam. Tidak hanya itu, spanduk ini juga terlihat di sejumlah aset milik BP Batam. Serta penandatanganan petisi penolakan Ex - Officio yang dilakukan oleh para pegawai, di atas spanduk berukuran 15 x 2 meter yang dipasang di halaman depan BP Batam.

Walau Senin (13/05/2019) pagi, berbagai spanduk penolakan yang terpasang sudah tidak terlihat lagi. Namun hal berbeda terlihat di dalam lingkungan BP Batam, dimana pada halaman depan terlihat tenda yang dijadikan posko pengamanan BP Batam, serta sejumlah personil Direktorat Pengamanan (Ditpam) yang terlihat bersiaga. Hal ini tentu berbeda dengan hari - hari sebelumnya.

Salah seorang pegawai BP Batam, yang ditemui oleh tim liputan mengakui beberapa alasan penolakan kebijakan tersebut. Walau meminta identitasnya dirahasiakan, ia mengakui jabatan yang diemban oleh Ex - Officio merupakan salah satu alasan pihaknya menolak hal tersebut.

"Kita bukan menolak pribadinya, tetapi ini nanti akan rangkap jabatan. Ex - Officio adalah Walikota yang notabene adalah jabatan politik, sementara selama ini Kepala BP Batam adalah jabatan Profesional. Kita takut nanti profesionalisme di BP Batam, tergantung kebijakan politik," ujarnya.

Jabatan politik yang diemban oleh Muhammad Rudi, disinyalir akan membuat beberapa kebijakan di BP Batam juga akan mengalami perubahan. Selain itu, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka jabatan Walikota yang diemban oleh Muhammad Rudi, juga wajib mengalami pergantian.

"Sesuai Undang - Undang yang berlaku, tiap lima tahun ada pemilihan Walikota. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kinerja BP Batam, apalagi pada saat menghadapi Pemilu nanti. Belum lagi beda pemimpin maka arah kebijakan akan berubah," lanjutnya.

Menurutnya, menghadapi Pemilu mendatang maka penjabat Ex - Officio yang merupakan Walikota Batam. Juga akan dihadapkan dengan janji politik pada saat kampanye lalu, hal ini tentu saja juga akan mempengaruhi kinerja dari seluruh pegawai BP Batam.

"Tentu Walikota harus juga memenuhi janji politiknya, kepada masyarakat saat kampanye lalu. Kami para pelaksana tentu akan kerepotan, dan kerja kami tentu tidak profesional lagi," paparnya.

Untuk itu, ia berharap agar Presiden Joko Widodo dapat memikirkan kembali mengenai kebijakan Ex-Officio yang akan dilaksanakan di Batam. Adapun aksi yang dilakukan oleh para pegawai BP Batam, ditegaskan nya bukan dalam rangka menolak kebijakan Pemerintah Pusat.

"Seperti kata Pak Habibie, harus back to basic. Biarlah BP Batam tetap profesional dan tanpa ada kepentingan politik disini," tutupnya.

Editor: Surya