Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Peringati May Day, Buruh di Karimun Gelar Aksi di Kantor Bupati
Oleh : Wandy
Rabu | 01-05-2019 | 12:40 WIB
buruh_karimun_demo.jpg Honda-Batam

PKP Developer

Buruh di Karimun berunjuk rasa di kantor Bupati memperingati Hari Buruh Internasional (Foto : Wandy)

BATAMTODAY.COM, Karimun - PMemperingati Hari Buruh nasional (May Day), Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Metal Pekerja Indonesia (FSPMI) Kabupaten Karimun melakukan unjuk rasa di depan Kantor Dinas Bupati Karimun pada Rabu (1/5/2019).

Dimana ratusan buruh tersebut melakukan konfoi yang dimulai dari Simpang Mutiara, lalu menuju stadion badang perkasa, lanjut ke Sei bati, PN, Tebing, Sei ayam, Teluk Air, Jalan Nusantara, puakang, sei lakam, kolong, meral, bukit tembak, jalan poros, dan berakhir di Kantor Bupati Karimun.

Ketua PC FSPMI Kabupaten Karimun Muhammad Fajar mengatakan, bahwa mereka menolak upah murah dan cabut PP 78/2015 tentang pengupahan. Lalu, naikkan komponen KHL menjadi 84 item, tetapkan UMSK Karimun 2019 sebesar 25 persen, hapus Outsourcing dan Outsourcing yang berkedok pemagangan.

"Disamping itu kita minta tingkatkan jaminan kesehatan dan jaminan pensiun, turunkan tarif dasar listrik dan harga sembako, tingkatkan kesejahteraan dan pendapatan guru honorer, tegakkan demokrasi yang jujur, adil dan damai, khususnya dalam penetapan presiden RI 2019-2024," kata Fajar saat berorasi didepan kantor Bupati Karimun Rabu siang.

Fajar juga mengatakan, yang paling miris ialah terkait permasalahan di PT. KDH yang sampai saat ini tidak terselesaikan. Dimana gaji karyawan tidak dibayarkan.

"Ada yang sampai bercerai akibat tidak dibayarnya gaji mereka pasalnya bukan hanya satu bulan melainkan ada yang tahunan. Sementara pemerintah sampai saat ini tidak berbuat apa-apa, maka kita minta pemerintah bisa bersikap tegas atas apa yang dialami oleh teman-teman buruh saat ini," katanya.

Fajar juga menyinggung terkait kecelakaan kerja yang terjadi di PT. MOS yang baru-baru ini kembali terjadi. Mereka menganggap tindakan pemerintah tidak berbuat apa-apa.

"Kita lihat dan kita ketahui baru-baru ini kembali terjadi di PT. MOS, pasalnya bukan baru kali ini melainkan berkali-kali, disamping itu juga terkait gaji di PT. MOS juga tidak jelas, jadi intinya pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk menyeleasikan permasalahan ini," katanya.

Selanjutnya, perwakilan para buruh diajak berdiskusi bersama Kadisnaker Kabupaten Karimun Hazmi Yuliansyah, Kasatpol PP Kabupaten Karimum AKBp T. A Rahman, Kasat Binmas AKP Eriman untuk mencari solusi terkait permasalahan yang ada di Kabupaten Karimun.

Editor: Surya