Biaya Logistik Diturunkan dan Layanan Dimodernisasi

BATAMTODAY.COM, Batam - Pemerintah melalui Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP) Batam akan mengembangkan Pelabuhan Batuampar yang terletak di Pulau Batam sebagai hub logistik internasional.

Untuk itu, sejumlah langkah kebijakan, mulai dari kebijakan jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang kini tengah disusun oleh pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Perekonomian, Darmin Nasution saat menghadiri Rapat Pengembangan Pelabuhan Batam yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Kantor BP Batam, Kepulauan Riau, Selasa (2/4/2019) lalu.

Saat ini, biaya logistik di Batam memang cenderung tinggi. Contohnya biaya freight cost (pengiriman kontainer) Batam ke Singapura rata-rata 400 Dolar AS, ini lebih tinggi daripada freight cost Jakarta ke Singapura yang sekitar 250-280 Dolar AS.

"Karena itu, sejak 2 Februari 2019 Wakil Presiden telah memerintahkan BP Batam agar mengambil langkah untuk menurunkan biaya logistik tersebut," ujar Menko Darmin, seperti dikutip situs resmi Kemenko Perekonomian.

Permasalahan tingginya biaya logistik di Batam tak terlepas dari sejumlah hal, antara lain: biaya freight yang tinggi, lebih mahal dari daerah lain; fasilitas bongkar muat pelabuhan yang kurang dari standar kepelabuhanan; kesempatan pengembangan direct call serta transshipment yang belum tergarap; hingga tata kelola logistik di pelabuhan yang masih dilakukan perusahaan logistik asal Singapura secara door-to-door.

Dengan skema kebijakan penurunan biaya logistik yang tengah disusun BP Batam, disimulasikan biaya logistik door to door bagi kargo sebesar 40 ft semula 965 menjadi 625 Dolar SG, turun 35,2%. Komponen kebijakan yang diambil untuk menurunkan biaya ini meliputi: perbaikan tata kelola, certified container cost, biaya penumpukan, THC di Batam, dan biaya transshipment di Singapura. Skema ini bakal diberlakukan paling lambat akhir bulan ini.

Selain skema penurunan biaya logistik, BP Batam juga tengah mengembangkan kebijakan jangka pendek lainnya berupa: sentralisasi kegiatan handling kontainer; konsolidasi kargo melalui koordinasi muatan dan kegiatan pengangkutan shipper/shipping line; penyediaan fasilitas mempercepat dan meningkatkan efisiensi kegiatan bongkar muat; memperluas dan menata ulang container yard semula seluas 2 Ha menjadi 10 Ha; serta pengoperasian kapal regular route yang melayani rute Batam - Singapura.

"Selain menurunkan biaya logistik, kita juga mesti berpikir mengembangkan Batam sebagai International logistics hub," ucap Menko Darmin.

Dalam jangka menengah, kebijakan yang diambil antara lain berupa penataan manajemen pengelolaan pelabuhan agar lebih modern, dan optimalisasi dermaga di sisi Utara. Sedangkan kebijakan jangka panjang berupa pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) International Logistics Hub, berupa perluasan CY melalui reklamasi seluas 8 Ha dan penambahan dermaga utara sepanjang 600 Meter. Dengan demikian penambahan ini akan menjadi simpul konektifitas antar pelabuhan inter-insulair dan direct-call ke berbagai negara.

Selain itu juga akan dilakukan integrasi pelayanan antarmoda pengangkutan untuk container dan kargo udara, pelayananan transship dan transshipment untuk mendukung direct call yang akan tersedia, hingga modernisasi fasilitas pelabuhan untuk berbagai layanan seperti container, tanker, pergudangan, hingga perkantoran dan hunian.

Turut hadir dalam rapat ini antara lain Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun; Kepala BP Batam, Edy Putra Irawady; Wali Kota Batam, Muhammad Rudi; Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus Purnomo, dan unsur Muspida Kepri.

Editor: Gokli