Pernyataan Sikap

PRP Desak Nasionalisasi Perusahaan Asing Sektor Minyak dan Gas

SALAM RAKYAT PEKERJA, Rezim neoliberal pada tanggal 1 April 2012, sepertinya tetap akan berencana menaikkan harga BBM bersubsidi. Rezim neoliberal pun sepertinya sudah mematok kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut antara Rp 1.000 sampai Rp 1.500. Menurut rezim neoliberal, kenaikan harga BBM bersubsidi ini tidak bisa dihindari karena adanya krisis ekonomi di Eropa dan penerapan sanksi embargo terhadap Iran oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat. Selain itu, alasan semakin membengkaknya anggaran subsidi di APBN juga selalu menjadi alasan pamungkas bagi rezim neoliberal.

Namun menarik pernyataan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM, Evita H Legowo, yang mengungkapkan bahwa memanasnya situasi Iran dan Uni Eropa ternyata tidak membawa dampak pada Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia selama ini tidak mengimpor minyak mentah dari Iran. Pernyataan Dirjen Minyak dan Gas Kementerian ESDM tentu saja bertolak belakang dengan pernyataan rezim neoliberal selama ini. Bahkan pada tahun 2011, Dirjen Minyak dan Gas Kementerian ESDM menyatakan, bahwa 70% sumur migas di Indonesia dikuasai oleh perusahaan minyak dan gas asing.

Perusahaan-perusahaan asing itupun ternyata selama ini menunggak pajak. Pada Januari 2012, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Fuad Rahmany, menegaskan bahwa Ditjen Pajak telah mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk menagih kekurangan pajak dari 13 KKKS Migas (Kontraktor Kontrak Kerja Sama).

Bahkan jika rezim neoliberal berani, maka bisa saja untuk menerapkan pajak progresif kepada perusahaan-perusahaan asing tersebut. Selama ini, perusahaan-perusahaan migas asing selalu membayar pajak di bawah ketentuan dalam UU No 7/1983 tentang Pajak Penghasilan, yakni sebesar 20 persen. Tarif pajak perusahaan migas asing tersebut selama ini bervariasi, mulai dari 10 hingga 12,5 persen. Artinya selama ini kita selalu dirugikan oleh perusahaan-perusahaan asing tersebut, dan rezim neoliberal hanya diam saja. Rezim neoliberal lebih memilih untuk menindas rakyatnya dengan menaikkan harga BBM, ketimbang menerapkan pajak progresif kepada perusahaan-perusahaan asing tersebut.

Kelicikan perusahaan-perusahaan asing yang mengeruk sumber daya alam Indonesia tentu saja tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Selama ini para pemilik modal tersebut menikmati seluruh keuntungan dari tunduknya penguasa di Indonesia kepada mereka. Sudah saatnya rakyat pekerja di seluruh Indonesia menyerukan nasionalisasi kepada seluruh perusahaan-perusahaan asing yang jelas-jelas hanya bertujuan untuk mengeruk keuntungan dari sumber daya alam Indonesia.

Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi yang akan dijalankan oleh rezim neoliberal tentunya semakin tidak masuk akal. Apalagi kenaikan harga BBM tersebut juga akan berdampak pada harga-harga lainnya. Ketua Umum APINDO, Sofjan Wanandi, mengatakan kenaikan harga BBM pasti akan berdampak pada harga barang. Ia memperkirakan harga barang bisa naik hingga 3-5 persen.

Sementara industri otomotif akan menaikkan tarif hingga 35 persen. Bersamaan dengan itu, rezim neoliberal juga telah mengagendakan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 10 persen, yang akan diberlakukan beberapa pekan ke depan. Pada akhirnya berbagai kenaikan harga tersebut jelas akan berdampak pada kehidupan rakyat pekerja di Indonesia, yang semakin terjepit oleh himpitan ekonomi.

Maka dari itu kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) menyatakan sikap:

1. Menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi oleh rezim neoliberal.
2. Menyerukan agenda nasionalisasi seluruh aset-aset perusahaan asing yang merugikan rakyat pekerja Indonesia.
3. Bangun kekuatan politik alternatif dari persatuan gerakan rakyat di Indonesia untuk menumbangkan rezim neoliberal dan menghancurkan neoliberalisme.
4. Kapitalisme-neoliberalisme telah gagal untuk mensejahterakan rakyat, dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat akan sejahtera.

 

 

Jakarta, 28 Pebruari 2012

Komite Pusat - Perhimpunan Rakyat Pekerja

Ketua Nasional

 

 

Anwar Ma'ruf

 

---