Politisasi Sepakbola di Indonesia Sudah Keterlaluan

Jakarta, batamtoday - Politisasi di cabang olahraga, khususnya, sepakbola di Indonesia dinilai sudah keterlaluan dan mencapai taraf overdosis. PSSI sebagai organisasi induk olahraga paling digandrungi orang sejagad itu diminta dengan tegas untuk menghentikan penggunaan dana APBD.

"Sulit untuk memisahkan penyusupan politik dengan menggunakan sepakbola untuk menaikkan citra politisi," kata Burhanuddin Muhtadi, pengamat politik dalam sebuah diskusi politik di Kantor Kontras Jakarta, Sabtu, 22 Januari 2010.

Burhan menilai politisasi di tubuh sepakbola bukan hanya di Indonesia namun juga terjadi di Thailand maupun Italia, negara pemilik tradisi sepakbola yang maju. Namun untuk konteks Indonesia dinilainya sudah keterlaluan dan memuakkan.

Dia tidak mempermasalahkan saat seorang politisi menjadi pengurus induk sebuah olahraga namun diperlukan juga mekanisme kontrol yang tegas dalam proses kepengurusannya.

"Menjadi pengurus organisasi merupakan hak setiap orang," tegas Burhan.

PSSI diminta untuk membuat aturan tegas pelarangan penggunaan APBD untuk membiayai sepakbola di daerah.

Pengamat Politik Burhanuddin Muhtadi menilai politisasi sepakbola Indonesia sudah mencapai taraf overdosis. PSSI sebagai induk organisasi sepakbola Indonesia diminta untuk tegas untuk menghentikan penggunaan dana ABPD.

"Semakin lama PSSI menunda keluarnya keputusan larangan penggunaan dana APBD, maka akan semakin besar potensi kejahatan dalam klub sepakbola. Janganlah sepakbola kita menjadi alat kepentingan politik," terangnya.

Terkait dengan isu penundaan pemilihan Ketua PSSI pada April mendatang, Burhan melihat ada upaya dari pengurus PSSI yang lama, termasuk Nurdin Halid untuk mencari kejutan di sepanjang tahun 2011.

"Kemenangan tim nasional dalam sebuah turnamen akan menjadi komoditas dalam kampanye nanti," kata dia.

---