BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - DPRD Provinsi Kepri meminta Gubernur Nurdin Basirun bertanggungjawab atas segala permasalahan yang saat ini berada dalam tubuh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Kepri.

Mulai dari mandulnya perusahaan berplat merah tersebut, hingga adanya konflik internal antar Direksi selama setahun terakhir ini.

Anggota Komisi III DPRD Kepri, Irwansyah mengatakan, selama kurang lebih setahun menjabat para Direksi PT Pelabuhan Kepri ini tidak menunjukan kinerja yang baik. Konflik berkepanjangan di internal Direksi hingga berakibat dengan memburuknya kinerja.

Sehingga, perusahaan yang diisi tenaga profesional dan diharapkan dapat berkontribusi bagi pendapatan daerah, malah tidak bisa berbuat apa-apa alias mandul selama setahun terakhir. "Ini murni kesalahan Gubernur Kepri saat memilih dan menentukan kepengurusan Direksi PT Pelabuhan Kepri," tegasnya, Rabu (6/2/2019).

Menurut Irwansyah, carut marut di internal PT Pelabuhan Kepri ini merupakan kesalahan Gubernur yang terkesan memaksa dalam menentukan serta melantik ketiga Direksi tersebut.

Kendati ketiganya sudah menjalani proses seleksi rekrutmen direksi. Namun, yang berwenang memilih Diretur Utama berada di tangan Gubernur.

"Yang jelas kesalahan dan terjadinya carut marut di PT Pelabuhan Kepri ini, karena gubernur salah memilih orang," tegasnya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta Gubernur untuk melalukan tindakan tegas terhadap ketiga orang ini, bila perlu pecat. Sebab Gubernur selaku pemegang saham bisa memberhentikan kapan saja.

Ditambahkannya, langkah yang diambil Gubernur dengan akan menggelar RUPS dan akan meninjau keberadaan Direksi dengan akan menggantinya sudah sangat tepat. Namun, agak terlambat. Karena, seharusnya langkah tersebut sudah seharusnya diambil jauh-jauh hari.

"Tidak ada alasan untuk tetap mempertahankan jajaran Direksi saat ini, karena sudah dianggap gagal membawa PT Pelabuban Kepri ke arah yang lebih baik dan maju," tegas Politisi PPP ini.

Selain itu, Irwansyah juga meminta, Komisaris Utama PT Pelabuhan Kepri yakni Huzrin Hood ikut bertanghungjawab atas hal ini. Sebab peran Huzrin juga sangat menentukan.

"Pengawasan dan evaluasi selain oleh Gubernur harusnya dilakukan komisarisnya, namun sepertinya itu tidak berjalan," ungkapnya.

Editor: Gokli