BATAMTODAY.COM, Batam - Walikota Batam, Muhammad Rudi dan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nurdin Basirun terlihat hadir dalam pelantikan kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri versi Ketua Umum Kadin Indonesia Eddy Ganefo, yang digelar di Ballroom Best Western Panbil, Batam, Sabtu (2/2/2019) malam.

Tidak hanya itu, dalam kegiatan yang menunjuk Alfan Suhaeri sebagai Ketua Kadin Kepri itu juga terlihat Syamsul Paloh sebagai Ketua Kadin Batam.

Dalam pelantikan itu pula hadir antara lain John Kennedy, pengusaha pemilik Panbil Group yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Ketua Kadin Kepri pada tahun 2013 lalu.

Beberapa poltisi asal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) juga terlihat mengikuti kegiatan ini diketahui beberapa politisi Nasdem diketahui menjadi bagian kepengurusan Kadin Kepri dan Kadin Batam yang baru saja dilantik

Namun selama proses pelantikan berlangsung, tim liputan BATAMTODAY.COM, menemukan fakta menarik dimana dalam susunan kepengurusan Kadin Kepri dan Kadin Batam versi Eddy Ganefo. Yakni memiliki salah satu Komite Tetap, yakni Komite Dewan Pertimbangan Ex - Officio.

Hal ini tentunya sangat berbanding terbalik, dengan susunan kepengurusan Kadin Kepri dan Kadin Batam versi Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani.

Menanggapi adanya Komite khusus ini sendiri, baik Gubernur Kepri maupun Walikota Batam menolak untuk memberikan komentar apapun. Bahkan Walikota Batam, Muhammad Rudi menyatakan bahwa tidak etis apabila ia memberikan komentar terkait Dewan Kepengurusan Pertimbangan Ex - Officio tersebut.

"Obyeknya saya, masa saya yang berikan tanggapan, tadi kan pada saat teman - teman menanyakan ke Wakil Presiden sudah dibeberkan. Sudahlah mending kita saat ini fokuskan, tentang pembangunan Kota Batam," ujar Muhammad Rudi, Sabtu (02/02/2019) malam.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Eddy Ganefo membeberkan adanya pembentukan Komite ini sendiri disetujui setelah adanya beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah mendukung kebijakan Pemerintah Pusat.

"Kita ini kan mitra dari Pemerintah, ya jelas kami mendukunglah apabila hal itu merupakan keputusan dari Pemerintah. Tidak ada cerita tidak mendukung hal ini, semua pengusaha harusnya bersinergi dan apabila tidak ada yang setuju harusnya dibicarakan bersama - sama," tegasnya.

Menurutnya sebagai pengurus Kadin Pusat, pihaknya memberikan tanggung jawab penuh kepada para pengurus daerah dalam menjalankan fungsinya, dan memberikan masukkan demi memperlancar realisasi kebijakan Ex - Officio. Walau begitu ia belum dapat membeberkan secara gamblang mengenai langkah yang dilakukan oleh Kadin versinya.

"Karena semuanya harus sejalan, maka seluruhnya kami serahkan kepada pengurus daerah. Fungsinya komite ini akan memberikan pertimbangan apabila diperlukan. Apa saja nanti yang akan mereka usulkan, itu semua kewenangan anggota komite karena anggotanya juga merupakan para pengurus," paparnya.

Kedepannya, ia berharap agar para pengurus Kadin yang baru saja dibentuk dapat segera bersinergi dengan seluruh kalangan pengusaha yang ada di Kota Batam dan Kepri pada umumnya. Menurutnya hal ini diperlukan, agar tidak menimbulkan polemik dalam setiap kebijakan Pemerintah Pusat yang akan diterapkan di Kota Batam.

"Saat ini terlebih dahulu, para pengurus yang baru dibentuk ini segera bersinergi dengan seluruh elemen dan asosiasi pengusaha yang ada bukan hanya satu asosiasi saja. Kita juga belum dapat memberikan tengat waktu, untuk apa saja usulan yang akan mereka ambil nanti. Dan apabila sudah mereka ajukan, kita akan kembali rapatkan di pusat untuk diajukan ke Pemerintah," ungkapnya.

Editor: Surya