BATAM, batamtoday - Pemerintah Provinsi Kepri diminta untuk mendorong berdirinya lembaga penjamin kredit daerah (LPKD) sebagai salah satu upaya menggenjot penyaluran dana KUR.

Anggota Komisi II DPRD Kepri Onward Siahaan berharap PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) membuka cabangnya di Kepri mengingat Askrindo sebagai lembaga penjamin 

yang ditunjuk pemerintah, hingga kini belum ada di daerah ini.

"Itu penting supaya KUR disalurkan juga ke usaha-usaha koperasi dan UKM yg menjadi mitra Industri yang kuat," katanya, Senin (27/2/2012).

Pembukaan lembaga penjamin kredit daerah, dinilainya dapat mempermudah masyarakat mendapat KUR.

Dimana jika lembaga penjamin pinjaman di daerah atau Askrindo sudah ada, bank tidak perlu takut atau kaku memenuh aturan perbankan.

"Adanya lembaga penjamin sudah memenuhi syarat undang-undang, tentang keharusan penyaluran kredit dengan jaminan," ujarnya.

Kondisinya saat ini, bank sentral sejauh ini masih kesulitan memaksa bank penyalur untuk mempermudah syarat untuk mendapatkan KUR.

Karena iu, diharapkannya juga BI melakukan pembinaan ke bank penyalur KUR agar lebih berani menyalurkan pinjaman sepanjang memiliki usaha yang prospektif.

"Kesulitannya bagi masyarakat, syarat-syarat perbankan yang sulit dipenuhi calon penerima KUR. BI hanya bisa mengarahkan, tetapi tidak bisa memaksa bank penyalur," sambungnya.

KUR  yang disalurkan di Kepri diyakininya masih relatif rendah akibat sosialisasi yang masih kurang dan syarat-syarat diajukan bank masih terasa memberatkan masyarakat.

"Bank membuat persyaratan sesuai peraturan yang mengatur penyaluran kredit harus dengan jaminan. Jadi terjadi dilema antara tujuan dan aturan yang berlaku," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Bank Indonesia Batam Elang Tri Praptomo mengungkapkan dana yang dikumpulkan dari pihak ketiga oleh perbankan di Kepri hingga kuartal IV 2011 mencapai Rp24,12 triliun atau tumbuh 19,34 persen (yoy) dari total tahun lalu sebesar Rp20,21 triliun.

Sementara yang disalurkan melalui kredit masyarakat dan dunia usaha baru sekitar Rp18 triliun.

Karena itu KBI Batam menilai dana kredit yang belum disalurkan oleh perbankan di Kepulauan Riau belum maksimal dimana hingga akhir 2011 total kredit yang belum disalurkan mencapai Rp6 triliun.

Penyaluran kredit, termasuk KUR memang masih relatif belum maksimal penyalurannya dalam beberapa tahun terakhir terutama karena terbatasnya marketing Bank dan masih sulitnya syarat yang diajukan perbankan.