Perusakan Atribut Partai dan Politik Pecah Belah

Oleh Kinanti Lazuardi

PERUSAKAN baliho partai Demokrat yang bergambar mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono tengah menjadi pemberitaan media beberapa terakhir ini. Banyak pihak yang kemudian turun tangan atas kejadian ini. Namun, sayangnya ada pihak yang mengatakan semua itu ulah PDIP yang telah menyuruh orang-orangnya untuk melakukan perusakan baliho tersebut.

Padahal, belum tentu PDIP yang melakukannya. Pasalnya, yang namanya orang tidak suka bisa saja mengambinghitamkan orang lain. Apalagi, menjelang tahun politik ini.

Tuduhan PDIP sebagai pelaku perusakan baliho ini pun kemudian dibantah oleh pihak PDIP. Mengapa mereka yakin sekali bahwa PDIP yang melakukannya? Bukannya kasus ini masih dalam penyidikan polisi. Seharusnya kabar ini jangan dulu di sampaikan di muka publik, sebab bisa mencoreng nama baik Partai Demokrat sendiri.

Perusakan baliho yang terpasang di jalan Jendral Sudirman, Pekanbaru ini dirusak oleh sekelompok orang yang saat ini identitasnya juga masih dalam penyelidikan polisi. Jadi, tuduhan mengenai PDIP pelakunya, belum tentu benar. Seperti yang dikatakan Kapolda Riau Irjen Widodo Eko Prihasto kepada wartawan di Mapolda Riau bahwa ada sekelompok orang yang melakukan perusakan baliho tersebut.

Namun masih dalam pemyelidikan. Ditelisik dari perkataan Irjen Widodo ini, jelas sekali bahwa pelakunya belum tentu dari orang PDIP, arena sifat kasusnya masih dalam proses penyelidikan.

Dengan adanya pemberitaan yang tidak benar ini, alias hoax mengenai perusakan baliho partai Demokrat yang dituduhkan pada PDIP tentunya sangat merugikan nama baik PDIP. Mengapa? Pasalnya pemberitaan ini mampu mempengaruhi opini masyarakat luas tentang akredibilitas PDIP dalam berhubungan dengan sesama partai. Padahal, sekalipun Demokrat bukan satu koalisi dengan PDIP, PDIP tidak sekalipun mempermasalahkannya.

Terkait kasus ini, Menko Polhukam Wiranto meminta kasus ini dituntaskan secara baik. Jangan sampai mengganggu jalannya pemilu yang sudah tersusun dengan matang. Wiranto juga mengatakan hal ini jangan sampai mengganggu indeks demokrasi. Alih-alih berkata demikian, Wiranto menyebut kader demokrat terlibat pasukan perusak baliho di Riau. Hal ini membuat Ferdinand Hutahaean selaku kepala divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Demokrat melontarkan kritik terhadap Wiranto. Bahwa pernyataan Wiranto ini salah. Menurutnya tidak ada kader Demokrat yang terlibat dalam perusakan baliho di riau.

Kemudian Ferdinand meminta agar agar Wiranto memberikan bukti atas tuduhannya terkait kader Demokrat yang terlibat dengan perusakan baliho di jalan Jendral Sudirman, Pekanbaru, Riau itu. Jika Wiranto tidak dapat membuktikan tuduhannya itu, berarti Wiranto telah memfitnah.

Berbicara soal keterlibatan kader Demokrat terkait kasus ini, tentunya masih diselidiki. Namun, mungkin saja hal tersebut dapat terjadi. Mereka memasang sendiri baliho tersebut dan merusaknya sendiri karena ini merupakan politik dalam menjatuhkan citra suatu partai. Bisa jadi, kader suatu partai melakukan perusakan untuk menjatuhkan kubu petahana, sehingga masyarakat menilai kubu petahana itu, menggunakan cara yang tidak baik.

Apapun alasannya, perusakan baliho Partai Demokrat telah menimbulkan rasa saling curiga diantara masyarakat. Jangan sampai masyarakat percaya begitu saja berita hoax tentang oknum PDIP yang melakukan perusakan baliho tersebut. Pasalnya, sekali lagi kasus ini masih diselidiki kebenarannya.

Jadi, warga dihimbau untuk tidak terpecah fokusnya dalam perkara ini. Dan tidak serta merta menelan berita yang ada bahwa PDIP adalah pelakunya. Sebab, pelaku bisa saja datang dari arah badan partai itu sendiri untuk memfitnah partai petahana.

Dengan semakin dekatnya Pilpres 2019, bukan tidak mungkin banyak disinformasi yang disebarkan guna memecah konsentrasi masyarakat. Sebab, sasaran utamanya dari berbagai kasus menjelang pemilu ini adalah masyarakat. Bagaimana mereka menciptakan berbagai rekayasa kasus untuk menghalau fokus masyarakat.

Sehingga masyarakat dibuat bimbang dalam menentukan pilihannya. Hal ini sebenarnya wajar terjadi, yang terpenting adalah tidak saling fitnah dan tidak perlu merekayasa kasus. Justru hal ini bisa menimbulkan perselisihan antar kubu dan berujung dengan kerusuhan menjelang pemilu.

Oleh sebab itu, pemerintah terus menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Agar pemilu mendatang berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Sekalipun jalan menujunya sudah banyak dibumbui dengan pemberitaan-pemberitaan yang kurang enak di dengar.

Oleh sebab itu, kewaspadaan ujaran kebencian dan semacamnya sangat perlu dibenahi agar gesekan-gesekan antar akibat perbedaan politik dapat dihindari. Namanya saja pesta demokrasi. Berarti rakyat bebas untuk menentukan siapapun pilihannya. Tanpa harus mengolok-olok kubu lawan.*

Penulis adalah Pemerhati Politik

---