Oleh Anisa Medina

SAAT menghadiri acara Indonesia Economic Forum di Hotel Shangri-La, Jakarta Rabu 21 November 2018 lalu, Prabowo Subianto Capres No urut 2 berencana memangkas tarif pajak Indonesia setara dengan Singapura apabila terpilih menjadi presiden tahun 2019 nanti.

Ia menganggap tarif pajak penghasilan (PPh) saat ini dinilai sangat tinggi, yaitu mencapai 25% sedangkan negara tetangga Singapura hanya 17%. Penyampaian pidato yang dilakukan dengan secara berapi-api tersebut juga kembali menyinggung mengenai kondisi negara yang menurutnya cukup ironis.

Prabowo kembali menjabarkan mengenai kebijakan impor yang terus diambil oleh pemerintah padahal ia menganggap beras Indonesia seharusnya bisa swasembada karena Indonesia merupakan negara agraris. Mantan Danjen Kopassus itu mengaku mendapatkan beberapa data tersebut dari temuan fakta yang dihimpunnya selama bertahun-tahun.

Selain itu, Janji kampanye Prabowo yang akan menasionalisasi atau mengambil alih semua aset asing juga akan berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia. Indonesia bisa dituntut di pengadilan arbitrase dan apabila kalah akan memporakporandakan perekonomian, dampaknya tentu sangat dahsyat.

Prabowo berjanji tidak akan melakukan impor apa pun andai menang di Pilpres 2019. Prabowo mengatakan, akan memenuhi semua kebutuhan warga negara Indonesia dari sumber daya dalam negeri. Prabowo juga sering menyinggung mengenai jumlah utang Indonesia yang angkanya mencapai Rp 9.000 triliun.

Angka tersebut, kata Prabowo, didapatkan dari data Kementerian Keuangan dengan rincian utang pemerintah sebesar Rp 4.060 triliun ditambah utang BUMN mencapai Rp 630 triliun dan utang lembaga keuangan lainnya mencapai Rp 3.850 triliun.

Gencarnya Prabowo mengumbar data-data negatif tersebut dipandang hanya bertujuan untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintahan saat ini telah gagal. Apabila data-data yang digunakan Prabowo itu akurat, dapat menggoyahkan elektabilitas petahana.

Namun apabila data-data itu tidak kredibel, bisa berbalik ke Prabowo dan akan merugikan elektabilitasnya sendiri.
Berdasarkan rilis data dari Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Indonesia untuk pertama kalinya turun di bawah 2 digit alias 10 persen pada 4 tahun pemerintahan Jokowi, yaitu 9,82 persen. Adapun Kemenkeu menyebut utang Indonesia hingga saat ini Rp 8.500 triliun, bukan Rp 9.000 triliun.

Selain itu, impor yang dilakukan pemerintah selama ini juga tidak sembarangan dan hanya dilakukan untuk menjaga kestabilan harga. Hal tersebut tentu membuktikan bahwa capaian pemerintah saat ini memuaskan dan tidak seperti yang Prabowo katakan sekaligus menjawab kritikan dari Prabowo yang hanya pandai menebar isu belaka.

Mendekati waktu pemilu 2019 yang semakin dekat, tentu masing masing paslon mendekati beberapa kalangan masyarakat, salah satunya Paslon Prabowo-Sandi. Mereka tengah melakukan pendekatan dan silahturahmi dengan PP Muhammadiyah. Dalam pertemuannya, Muhammadiyah menginginkan agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur Indonesia menjadi inspirasi dalam mewujudkan kebijakan strategis negara kedepannya.

Jangan sampai terdapat kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan luhur yang hidup dalam jati diri bangsa Indonesia tersebut, seperti SARA yang dapat meruntuhkan keutuhan, persatuan. Selain itu, Muhammadiyah meminta Presiden terpilih ke depan menegakkan kedaulatan negara di bidang politik, ekonomi, dan budaya termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam melalui kebijakan yang pro rakyat dan mengutamakan hajat hidup bangsa.

Muhammadiyah juga menginginkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih mengatasi kesenjangan sosial dan konomi secara progresif dengan kebijakan yang berani.

Namun beberapa usulan dan masukan dari Muhammadiyah tersebut seakan tidak sesuai dengan pemikiran Prabowo. Prabowo malah banyak menyebarkan isu SARA serta data yang tidak akurat dimana hal tersebut dikonsumsi sebagian masyarakat indonesia dan akan berdampak pada negatif serta kecemasan di masyarakat mengingat banyaknya isu isu yang disebarkan Prabowo mengenai perekonomian saat ini.

Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan kesepakatan yang telah dicapai Prabowo pada pertemuan dengan Muhammadiyah serta tidak mencerminkan Humanisme moderat. Humanisme moderat yaitu paham yang lebih menjunjung tinggi keutamaan manusia yang luhur seperti kebaikan hati, wawasan yang luas dan kebebasan hati untuk memilih jalan hidup. Paham tersebut tidak ada di diri Prabowo.

Tentu Prabowo hanya akan menipu Muhammadiyah dan memanfaatkanya guna mendongkrak suara di Pilpres mendatang. Prabowo hanya berbicara seolah dia punya kebodohan namun ia tidak menyadarinya. Ia hanya menginginkan kekuasaan dengan menjatuhkan orang lain dengan fitnah keji tidak terbukti serta cenderung menggerakkan opini masyarakat ke hatespeech guna menyerang pemerintah melalui isu isu bohong yang disebarkan.

Melalui visi dan misi masyarakat dapat mengetahui siapa pemimpin yang akan dipilihnya. Oleh sebab itu, akan sangat terlihat mana pemimpin yang memang bekerja untuk rakyat dan mana pemimpin yang hanya mengumbar janji, isu, serta data palsu demi memperoleh perhatian dari masyarakat.

Maka, mengingat Indonesia butuh pemimpin yang benar benar bekerja untuk rakyat, sudah seharusnya masyarakat cerdas dalam melihat dan akhirnya memilih mana pemimpin yang memang benar benar seorang pemimpin dan bekerja keras untuk kemajuan Indonesia. *

Penulis adalah Pemerhati Sosial Politik di Jakarta