Oleh Ade Istiqamah

GEMPA dan Tsunami dengan kekuatan 7,4 SR yang menimpa Donggala, Palu, Sulteng masih menyisakan duka yang teramat dalam. Bencana yang terjadi pada Jumat (28/9/2018) tersebut menggerakkan pemerintah untuk cepat merespons kejadian tersebut.

Bencana ini menyebabkan rusaknya bangunan rumah warga, hotel, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan bangunan lainnya. Korban pun diketahui lebih dari 1.000 orang.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperkirakan jumlah korban tewas akan terus bertambah. Hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat melaporkan anggota keluarga yang hilang.

Dalam kecepatan proses evakuasi serta penanganan pengungsi, pemerintah Indonesia sepertinya patut untuk diapresiasi. Sampai saat ini, pemerintah sudah melakukan beberapa langkah yang tepat.

Langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah dan jajarannya ialah memastikan bantuan sampai ke Palu. Dilansir dari liputan6.com, pada Sabtu, dini hari (30/09/2018) yang lalu, Menkopolhukam Wiranto serta beberapa menteri terkait menggelar pertemuan di Gedung Kemenkopolhukan.

Bantuan logistik, tenda, pengerahan pasukan, obat-obatan, Tim SAR, dan relawan langsung dikoordinir sebagai langkah cepat untuk menangani proses evakuasi para korban. Ada 7 SKK dari unsur TNI diturunkan ke lokasi bencana, sedangkan Basarnas mengerahkan 30 personel disertai berbagai peralatan dengan menggunakan pesawat Hercules ke Donggala. Sementara itu, Tim Reaksi Cepat BNPB membawa berbagai peralatan komunikasi satelit.

Langkah berikutnya yang juga sudah dilakukan oleh pemerintah ialah mengirim 100 telepon satelit. Bencana yang meluluh lantahkan seluruh kota tersebut mengakibatkan jaringan komunikasi lumpuh total. Pun, dengan seluruh pasokan listrik. Seluruh area base station tidak bisa digunakan sama sekali.

Menteri Kominfo Rudiantara menugaskan BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika) untuk mengirim telepon satelit sejumlah 30 unit. Sebelumnya, informasi gempa bumi telah dikirim 7 kali ke semua pengguna ponsel pada daerah Donggala melalui SMS blast.

Hingga kini, jumlah satelit yang baru sudah terkirim 100 unit. Diungkapkan oleh Ferdinandus Setu, Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo, bahwa telepon satelit tersebut digunakan juga pada saat bencana gempa di Lombok beberapa waktu yang lalu.

Lalu, Pemerintah juga tidak lupa memasok BBM menggunakan pesawat. Setelah gempa, pasokan BBM di Palu serta Donggala belum sepenuhnya lancar. Sehingga, terlihat antrean masyarakat di beberapa SPBU semakin banyak. Bahkan, beberapa orang membawa jerigen untuk mendapatkan bahan bakar.

Melihat kondisi ini, pemerintah langsung menindaknya dengan mengirimkan pasokan BBM ke Palu menggunakan pesawat.
“Masalah BBM baru akan datang, pesawat BBM akan datang besok pagi. Sabar.” Kata Presiden Jokowi pada 30 September 2018 di Palu.

Langkah cepat lain yang juga sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan ialah membentuk posko Quick Response Team. Melalui akun Twitter @kemenhub151, kemenhub membentuk QRT atau Quick Response Team di lokasi bencana juga di Kantor Pusat kemenhub.
Selain itu, juga sudah diberangkatkan dua kapal bermuatan bantuan logistic yaitu KN Miang Besar (Disnav Samarinda) dan KN Pasatimpo (PLP Bitung). Keberangkatan dua kapal tersebut bertujuan untuk meringankan beban dari korban bencana gempa dan tsunami.

Langkah selanjutnya yang juga perlu diapresiasi adalah langsung diterjunkannya Tim Crisis Center dengan cepat. Pada Sabtu malam (28/09/2018), Menpar Arief Yahya sudah mengaktifkan TCC yang bertugas melayani informasi yang dibutuhkan oleh wisatawan lokal maupun mancanegara.

Diungkap oleh Menpar bahwa customers utamanya adalah wisatawan sehingga akan terus diupdate informasi seputar akses, atraksi, dan amenitas atau 3A di wilayah Palu dan Sulteng. Team Crisis Center akan melaporkan informasi yang didapat dari sumber primer yaitu BMKG dan BNPB.

Kemudian, Anda tentu sudah tahu bahwa Presiden sudah meninjau lokasi gempa secara langsung. Langkah cepat Presiden Joko Widodo untuk mengunjungi para korban secara langsung adalah keputusan yang bijak. Dengan begitu, Presiden bisa menentukan langkah yang tepat untuk tanggap darurat. Presiden Jokowi juga telah meminta TNI untuk membantu masyarakat melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca gempa.

Tragedi Sulteng adalah duka bagi sesama anak bangsa. Duka tersebut hadir saat luka karena gempa di Lombok belum terobati sepenuhnya. Hal ini perlu memicu kesigapan pemerintah untuk segera menanganinya.

Kita mesti mengapresiasi jajaran pemerintah dalam menangani bencana ini. Beberapa langkah yang sudah disebutkan tadi bisa menjadi gambaran bahwa respon pemerintah Indonesia sudah cukup baik dalam menanggulangi bencana.

Seperti jajaran Kementrian yang bergerak cepat melakukan penanganan bencana. Bahkan, presiden juga turun langsung ke lokasi untuk memimpin koordinasi serta memberikan dukungan kepada para korban.

Sebab, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
Sudah sepatutnya masyarakat Indonesia berharap selama masa tanggap darurat, pemerintah akan mengutamakan keselamatan jiwa manusia dan mengedepankan sisi kemanusiaan. Pemerintah harus menjamin hak masyarakat dan pengungsi terjamin sepenuhnya, serta memperlakukannya secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum.

Sudah selayaknya seluruh elemen bangsa untuk bahu-membahu membantu korban bencana. Tak perlu habiskan energi untuk saling menyalahkan. Apalagi mempolitisasi bencana ini untuk mendukung salah satu calon presiden.

Meskipun respon pemerintah sudah cukup sigap, tetapi ada beberapa hal yang mesti diperbaiki untuk menghadapi berbagai bencana yang sangat mungkin terjadi.

Jadikan gempa dan tsunami di Sulteng sebagai pelajaran berharga bahwa ilmu dan pengetahuan serta teknologi belum sepenuhnya berhasil memprediksi kapan akan terjadi berbagai bencana. Atau mungkin lebih tepatnya, alat yang dibutuhkan untuk memprediksi tersebut belum bekerja semaksimal seperti yang diharapkan. Untuk itu, perlu mengupayakan tindakan yang dapat meminimalkan dampak dari bencana tersebut.

Selain itu, edukasi juga sangat penting untuk diberikan kepada masyarakat. Sebab, masyarakat harus tahu tindakan apa yang mesti dilakukan saat menghadapi gempa dan tsunami. Wajib diajarkan di sekolah bagaimana simulasi kondisi kedaruratan secara rutin.

Anda harus menyadari bahwa yang memakan banyak korban bukan gempa semata. Melainkan bangunan serta infrastruktur yang dibangun tak memenuhi standar. Biasanya korban terjebak dalam bangunan yang roboh karena tidak tahan terhadap gempa dan tsunami.

Sebagai negara yang terletak di daerah rawan gempa, perlu adanya kesadaran hidup dalam jebakan cincin api, sehingga pemerintah daerah perlu mengaudit ketahanan struktur bangunan baik fasilitas umum, sosial, dan juga bangunan perumahan.
Proses audit ini perlu dilakukan mulai sekarang.

Jangan sampai banyaknya korban yang tewas diakibatkan karena kurangnya pengetahuan tentang cara menyelamatkan diri pada situasi bencana. Mari, bersama-sama berhenti menyalahkan orang lain terhadap apa yang terjadi. Lebih peduli dan lakukan upaya yang lebih baik agar Indonesia tidak lagi mengalami duka yang sama. *

Penulis adalah Mahasiwa Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim