Ing Iskandarsyah Minta Pemprov Kepri Gunakan APBD untuk Program Prioritas

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ing Iskandarsyah mengkritik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang terkesan membelanjakan APBD 2018 untuk program yang bukan skala prioritas. Terlebih, kondisi keuangan daerah saat ini sedang dilanda defisit.

"Saran kami, jika uangnya pas-pasan jangan belanja APBD terlalu banyak yang tidak penting dan tidak prioritas," katanya, Selasa (2/10/2018).

Alhasil, ada sejumlah program yang cukup penting demi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) harus dikorbankan demi program kegiatan yang terkesan dipaksakan dan memakan anggaran yang cukup besar. Contohnya saja, peningkatan kesejahteraan guru honorer yang terpaksa harus dilewatkan akibat keterbatasan anggaran.

Disisi lain, lanjut Iskandarsyah, salah satu efek dari defisit APBD ini adalah terjadinya tunda bayar kepada perusahaan yang telah melaksanakan proyek pembangunan. Persoalan diakibatkan oleh Pemprov Kepri hanya menggantungkan sumber anggaran dari Pemerintah Pusat.

"Sekalinya dana bagi hasil itu tidak cair, maka konsekuensinya harus tunda bayar bagi perusahaan," ucapnya.

Kondisi ini tentunya sangat memperihatinkan bagi perusahaan-perusahaan yang sudah ditunjuk oleh Pemprov sebagai pelaksanaa kegiatan pembangunan. Di mana, perusahan sudah melaksankan kewajibannya mengerjakan proyek, harus menunggu pembayaran di tahun berikutnya. Dikarenakan, tidak adanya anggaran untuk membayar.

"Kasihan harus ditunda pembayarannya. Akhirnya keuntungan tidak dapat karena harus menunggu lama pencairan. Bisa jadi bukan untung yangg didapat, tetapi malah buntung," tutur Iskandarsyah.

Melihat kondisi yang cukup memperihatinkan tersebut, sebagai anggota Komisi II yang khusus membidangi urusan ekonomi dan keuangan, dirinya menyarankan Pemprov Kepri harus lebih mandiri dalam hal sumber keuangan.

Jika selama ini Pemprov terlalu mengharapkan anggaran dari Pemerintah Pusat, maka itu bukti bahwa APBD kepri belum mandiri. "Kami berharap Gubernur dan Tim TAPD Pemprov harus serius dan kreatif untuk meningkat pendapatan daerah," harah pria yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS-PPP DPRD Kepri ini.

Editor: Gokli

---