JAKARTA, batamtoday - Aparat Polri dan TNI sebaiknya mengutamakan persuasi dan pengayoman dalam menghadapi aksi 20.000 buruh Tangerang Raya yang akan tetap turun ke jalan dan berkonvoi pada Kamis (9/2/2012) besok. 

Kaum buruh berdemo menuntut perbaikan upah yang sudah sangat rendah, sementara harga-harga sembako terus merangkak naik. Akibatnya, kebutuhan pokok kaum buruh terkendala. Karena itu, wajar jika kaum buruh ingin TNI/POLRI mengayomi dan melindungi aksi damai mereka, bukan menekan mereka. 

''Kehidupan buruh amat miskin,'' kata pengamat sosial Sri Palupi, lulusan pasca sarjana STF Driyarkara, seperti dikutip dari Inilah.com, Rabu (8/2/2012). 

Para pengusaha dan pejabat menduga bahwa aksi buruh itu akan diwarnai aksi demo di jalan tol dan jalan vital lainnya secara damai. 

Sejauh ini, para buruh di Tangerang, Banten, melaporkan para tentara mulai berjaga di beberapa pabrik di Tangerang. Ketua Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono, kaget mendengar laporan sejumlah buruh di Tangerang mengenai aksi TNI itu. 

Arief mengimbau tentara jangan ikut dalam protes buruh karena negara tidak dalam keadaan darurat. Tugas TNI adalah menjaga teritorial wilayah sementara untuk ketertiban masyarakat tugas polisi. 

Bagaimanapun, tindakan tentara itu membuat takut para buruh. "Buruh bukan teroris yang akan mengganggu ketertiban umum. Kami minta TNI tidak ikut dalam persoalan buruh," ujar Arief. 

"Buruh menyalurkan aspirasinya. Saya minta Pangdam membongkar tenda camping dekat pabrik. Ini sungguh menakutkan," imbuhnya. 

Kaum buruh pun menyayangkan pernyataan Pangdam Jaya, Mayjen TNI Waris yang siap mempertaruhkan jabatannya dalam menghadapi aksi unjuk rasa buruh 9 Februari itu. Pekan lalu aksi ribuan buruh melakukan unjuk rasa di tol Jakarta membuat pemerintah kelimpungan. 

Sebelumnya, Pangdam Jaya menginstruksikan anggotanya untuk menindak tegas bila ada pengunjuk rasa yang melakukan penjarahan dan perusakan di objek-objek vital. Sebagai partner kepolisian, TNI akan menjadi benteng terakhir bila massa sudah tidak bisa dikendalikan. 

Pernyataan Pangdam itu dinilai berlebihan, menimbulkan salah paham dan menuai kecaman. Sekretariat Bersama (Sekber) Buruh menilai Mayjen TNI Waris telah mempertontonkan sikap berlebihan dan menimbulkan provokasi dengan mempertaruhkan jabatan, bahkan nyawa serta meminta personil TNI untuk memukul dan mengusir apabila dianggap menggangu objek vital. 

"Soal pernyataan Pangdam kami tidak takut, ini semakin membuktikan bahwa indonesia bukan lagi negara yang demokratis," kata Cecep Abu Masyur dari Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI). 

Sekber Buruh juga menilai bahwa pernyataan aparat militer dalam merespon bangkitnya gerakan buruh ini dipandang sebagai kembalinya keterlibatan dan campur tangan TNI dan Polri dalam sengketa perburuhan yang merupaka kemunduran drastis dari proses reformasi di tubuh kedua institusi itu yang memang belum tuntas. 

Hal ini sepatutnya menjadi renungan bagi TNI/POLRI sebab buruh adalah anak-anak bangsa yang berupah rendah dan pantas mendapat perlindungan serta pemberdayaan, bukan represi dan tekanan.