Berita Lainnya
JAKARTA, batamtoday-Wakil Presiden Boediono meminta para pejabat daerah meniru langkah Perdana Menteri Lee Hsien Loong bahwa pejabat negara itu direkrut bukan karena gajinya yang tinggi, tapi pengabdian pada negara. Hal itu diampaikan Wapres dalam rangka upaya melakukan reformasi birokrasi.
"Mengutip pernyataan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Pejabat negara itu harus digaji cukup dalam arti sebenarnya, bahwa banyak pejabat tinggi negara yang direkrut dari luar dan mau masuk ke dalam pemerintahan, tentu bukan hanya karena gaji. Karena yang banyak masuk gajinya lebih tinggi di luar. Tapi toh gaji harus cukup jangan bukan peluang untuk tindakan yang tidak benar," kata Wapres saat membuka Rapat Koordinasi dengan para gubernur, bupati dan walikota di Jakarta, Kamis (19/1/2012).
Atas dasar itu, menurut Wapres, reformasi birokrasi harus terus digalakkan dan yang utama yakni perubahan cara berpikir. Ia menekankan hal yang harus ditanamkan yakni pola pikir bahwa menjadi pejabat publik jangan hanya termotivasi ingin mencari uang, tetapi harus punya visi untuk melayani masyarakat.
Wapres mengatakan sukses atau tidaknya sesuatu negara sangat ditentukan kualitas tata kelola pemerintahannya, termasuk juga kunci dari kemajuan ekonomi dan kesejahteraan, bergantung pula pada kualitas dan efektivitas dari birokrasi, dari tata pemerintahan yang melandasi pembangunan.
Di dalam birokrasi sendiri, lanjutnya, seorang pejabat negara ini merupakan kunci dari keberhasilan suatu negara dan pejabat negara ini sampai tingkat yang paling tinggi. “Intinya kalau mau kaya, jangan masuk ke pemerintahan,” katanya.
Wapres menegaskan program reformasi birokrasi benar-benar harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Serta kaitan dengan moratorium penerimaan PNS yang dilakukan untuk menata kebutuhan yang benar-benar diperlukan dengan personalia yang ada.
"Moratorium, kita laksanakan satu tahun ini. Selama masa itu, saya ingin penataan ini terjadi sebelum pembukaan dilakukan kembali," katanya.
Boediono meminta agar dilakukan pendataan dan penataan berapa kebutuhan di masing-masing instansi. Pasalnya, ia mendapatkan laporan, beberapa instansi dan pemerintahan daerah belum melakukan pendataan dan penataan tersebut.
"Saya belum menerima (laporan) dari berbagai instansi yang telah melakukan follow up untuk hal ini. Harus dituntaskan masalah kebutuhan yang pas untuk masing-masing instansi pusat dan daerah sehingga bisa menata penerimaan degan rekuitmen yang pas pula," katanya.
Selain itu, lanjut Wapres, proses reformasi birokrasi ini tidak bisa dituntaskan dalam satu masa kabinet saja, harus beberapa periode pemerintahan.
"Birokrasi kita tidak akan tuntas kita reformasi dalam satu masa cabinet, harus beberapa waktu. Tapi harus dimulai dengan memberikan landasan yang tepat pula," katanya.
