Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

HNSI Anambas Ngadu ke Senator Hardi Hood Soal Pukat Mayang hingga Narkoba
Oleh : Hadli
Senin | 12-03-2018 | 08:26 WIB
sekretaris-hnsi-anambas.jpg Honda-Batam
Sekretaris HNSI Anambas Dedi Syaputra menunjukkan gambar dampak kehadiran ABK kapal luar daerah (Foto: Hadli)

BATAMTODAY.COM, Batam - Tidak hanya mata pencaharian masyarakat Anambas yang menjadi ancaman masuknya nelayan-nelayan dari berbagai daerah. Namun ancaman sosial juga kini muncul, beriringan dengan kehadiran ribuan nelayan luar daerah itu ke wilayah Indonesia bagian barat tersebut.

Narkoba, miras, lem, pencurian hasil kebun hingga ancaman kesemalatan, kerap menghantui warga di sana. Meraka adalah nelayan dari berbagai daerah yang singgah ke pulau-pulau membawa dampak buruk. Hal ini disampaikan DPC HNSI Kabupaten Anambas saat mengadu ke salah satu anggota DPD RI, Hardi Slamet Hood, di Batam, baru-baru ini.

Edi Londo, Wakil Ketua HNSI Kabupaten Anambas, mengatakan, para pelaku adalah nelayan dari berbagai daerah, seperti dari Tanjung Balai Asahan, Jawa, Palembang, Pekalongan, Tegat dan Kalimantan, dengan jumlah satu kapal berisikan 30 orang ABK. Bila sudah bersandar, jumlahnya mencapai 30 unit kapal.

"Mereka membawa ganja, sabu, lem untuk ngelem dan miras. Mereka mengajak anak-anak di bawah umur untuk turut serta mabuk-mabukan. Bahkan mengajak anak-anak kami nonton film bokep di atas kapal mereka," ujarnya, di kawasan Nagoya, Kecamatan Lubuk Baja, Minggu (11/03/2018) siang.

Budaya ramah tamah masyarakat khususnya Desa Bayat, Kecamatan Palmatak, Anambas, dimanfaatkan para ABK kapal ikan itu untuk berbuat buruk. Misalnya, masyarakat di sana tidak bisa melihat adanya pendatang yang tidak memiliki tempat menginap, sehingga menwarkan rumahnya untuk tempat penginapan sementara.

"Tahu mereka, kepala keluarga di rumah itu sedang melaut, sengaja mereka datang beramai-ramai menginap di rumah itu. Tentunya hal ini menjadi ancaman," ungkap dia.

ABK mabuk lem dan tidur-tiduran di sekolah (Foto: Hadli)

Rata-rata dari mereka membawa senjata tajam seperti golok atau parang. Meminta hasil kebun, di benak kita tentunya ala kadarnya. Tapi tidak bagi ABK kapal tersebut. Satu orang yang meminta, semua mengambil, merambah kelapa, pisang dan lainnya.

"Mau ditegur jumlah mereka ramai, semuanya membawa parang, warga jadi ketakutan, tidak bisa berbuat apa-apa," uangkap Edi.

Semetara Dedi Syahputra, Seketaris HNSI Kabupaten Anambas menambahkan, tidak hanya dipemukiman masyarakat, mereka juga sering berbuat onar di lingkungan sekolah.

"Mereka mabuk lem dan pergi ke sekolah SD di sana sambil tidur-tiduran. Capek dengan mulut karena tidak pernah mau dengar, pihak sekolah membuat tulisan di dinding sekolah, 'anak buah kapal (ABK) dilarang berada di lingkungan sekolah'," katanya.

Namun anehnya, mabuk lem sambil minum-minuman beralkohol yang dibawa mereka dari tempat asal hingga isap ganja di kebun warga, mereka tidak ditangkap aparat. Tapi hanya ditertibkan saja oleh aparat yang ada di Desa Bayat, Kecamatan Palmatak.

Kehadiran nelayan dari berbagai daerah itu jelas meresahkan masyarakat. Dari persoalan laut hingga darat. Di laut wilayah tangkap nelayan pesisir yang diserobot mereka. Padahal dengan bobot di atas 30 Gross Ton (GT) seharusnya beroperasi di atas 12 mil dari pulau terluar.

"Tapi kapal-kapal ikan ini menangkap di bawah 12 mil. Tentu saja dengan aktivitas mereka, kami sangat dirugikan," ujarnya.

Kehadiran para nelayan ini jelas sudah meresahkan. Untuk itu, HNSI Kabupaten Anambas berharap senator Hardi S Hood dapat langsung menyampaikan keluh kesah warga Anambas sampai ke Presiden dan Kementerian terkait.



Menanggapi persoalan ini, Senator Hardi S Hood berjanji akan membawa ke Senayan persoalan kapal-kapal nelayan luar daerah yang sudah meresahkan masyarakat Anambas dengan beroperasi di bawah 12 mil tersebut.

"Keluhan masyarakat Anambas secepatnya akan saya bawa ke Pusat. Pesoalan ini tidak bisa dibiarkan, apalagi dengan kehadiran nelayan-nelayan itu berdampak buruk pada generasi muda di sana," ujarnya.

Ia juga meminta kepada Bupati dan Gubernur untuk merespon cepat persoalan ini, dengan mengambil langkah yang tepat agar nelayan setempat tidak dirugikan.

Editor: Udin