Pada tutup tahun 2010, rezim Neoliberal di Indonesia, yang dipimpin oleh SBY, menyatakan dalam 4-5 tahun mendatang produk domestik bruto mencapai 1 triliun dollar AS atau sekitar Rp 9.000 triliun. Jika dibandingkan dengan PDB sekarang, Indonesia hanya Rp 7.000 triliun. Pada 2013 rezim Neoliberal memprediksi pertumbuhan ekonomi mencapai 7-8 persen dan pada tahun 2014 PDB mencapai 1 triliun dollar AS-1,2 triliun dollar AS.

Bahkan Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan pengangguran akan susut menjadi 7,14% di tahun 2011, padahal di tahun-tahun sebelumnya selalu mencapai *double digit*. Sedangkan di tahun 2011, penduduk miskin yang dientaskan dari 2009 ke 2010 berjumlah 1,5 juta jiwa, atau dari 14,1% menjadi 13,3%. Artinya penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2011 hanya tinggal sekitar 31 juta jiwa saja. Ini memang angka yang sangat fantastis dan bisa jadi menimbulkan harapan yang sangat tinggi terhadap rezim Neoliberal saat ini.

Tidak lupa, rezim Neoliberal bahkan menyatakan bahwa kemajuan perekonomian yang akan didapat nantinya merupakan hasil dari penggunaan sistem ekonomi terbuka, yang diuraikan sebagai sistem ekonomi yang mengutamakan peran pasar. Dengan kata lain, kemajuan-kemajuan tersebut akan dicapai dengan menerapkan sistem ekonomi Neoliberalisme di Indonesia.

Tetapi benarkah pertumbuhan ekonomi yang digembar-gemborkan oleh rezim Neoliberal dan telah diterapkan sejak lama ini dapat mempengaruhi distribusi kekayaan dalam masyarakat? Kenyataannya peningkatan PDB yang selalu digembar-gembarkan oleh rezim Neoliberal sebagai salah satu indikasi pertumbuhan perekonomian di Indonesia, paling banyak disumbangkan oleh para pemilik modal asing yang mengeruk kekayaan SDA di Indonesia. Selama ini praktek yang dilakukan oleh para pemilik modal untuk menyumbang kepada peningkatan PDB ini dihasilkan dari pembayaran royalti dan pajak yang sangat rendah kepada pemerintah, memberikan upah yang sangat murah kepada para rakyat pekerja di Indonesia serta pembagian keuntungan yang kecil kepada bangsa Indonesia. Melalui perusahaan-perusahaan asingnya, para pemilik modal yang jumlahnya hanya 0,1% itu menyumbangkan 46% atau sekitar Rp 406 miliar per tahun untuk peningkatan PDB.

Sementara peningkatan PDB di sisi lain juga disumbang oleh unit usaha ekonomi rakyat, baik itu usaha mikro, menengah dan kecil, yang mencapai 99,99% atau 51 juta unit dari total unit usaha yang ada. Kontribusi dari unit usaha ekonomi rakyat ini mencapai 54% atau sekitar Rp 43 juta per tahun bagi peningkatan PDB.

Hal ini menjelaskan bahwa peningkatan PDB ternyata juga didukung dari eksploitasi yang dilakukan para pemilik modal selama ini kepada rakyat pekerja dan SDA di Indonesia. Yang lebih mencengangkan adalah informasi yang didapat dari Puslit Ekonomi LIPI. Informasi tersebut menyebutkan bahwa 2% penduduk terkaya menguasai 46% aset nasional, sedangkan 98% penduduk menguasai 54% aset nasional. Artinya sebagian besar aset-aset nasional di Indonesia hanya dikuasai dan dinikmati oleh segelintir orang kaya saja. Sementara penduduk Indonesia lainnya hampir tidak menikmati apapun dari aset-aset nasional di Indonesia. Hal ini tentu saja menjelaskan mengapa angka kemiskinan begitu tinggi di Indonesia.

Rakyat miskin di Indonesia kemudian juga harus “berperang” dan beradaptasi dengan berbagai tekanan kehidupan ekonomi sehari-hari. Kenaikan harga bahan pokok dan kondisi yang tidak menentu semakin menekan rakyat. Untuk bertahan hidup, sebagian rakyat terpaksa harus berutang atau mengurangi jatah makanan. Bahkan karena desakan tekanan ekonomi yang demikian besar, rakyat miskin yang kian terjepit akhirnya memilih jalan pintas dengan bunuh diri. Beberapa kasus bunuh diri di bulan Januari 2011 memang kenyataannya berlatar belakang kesulitan ekonomi. Suami istri Maksum (35) dan Rohani (33) yang bekerja sebagai buruh kebun tebu di Cirebon memilih jalan gantung diri karena sudah tidak kuat dengan desakan ekonomi yang melanda keluarganya. Suami istri yang memiliki tiga orang anak ini hanya berpenghasilan Rp 25.000 per hari, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarganyasehari-hari.

Begitu juga Samsul Fatah (20), yang bekerja sebagai buruh tani di Kebumen, diketemukan tewas setelah meminum racun serangga. Samsul menjadi tulang punggung keluarga dan hanya diberikan upah Rp 25.000 per hari dari hasil kerjanya. Samsul kemudian nekat minum racun serangga karena tidak sanggup menaggung beban untuk menghidupi keluarganya.

Bahkan bertepatan dengan pernyataan rezim Neoliberal yang mengungkapkan berbagai keberhasilan pertumbuhan perekonomian di Indonesia, 6 orang anak harus meninggal dunia karena keracunan setelah sarapan tiwul. Anak-anak tersebut terpaksa makan tiwul karena orang tua mereka tidak mampu untuk membeli beras, sehingga bahan makanan dari parutan ketela pohon sebagai pengganti nasi tersebut harus menjadi makanan sehari-hari keluarga itu.

Berutang dan mengurangi jatah makan atau mengganti bahan makanan juga menjadi pilihan yang lain bagi rakyat miskin akibat tekanan ekonomi. Dengan berutang, tentu saja dapat dipastikan tidak akan menyelesaikan permasalahan tekanan ekonomi yang dihadapi rakyat miskin. Namun itu menjadi pilihan sebagian rakyat miskin untuk bertahan hidup. Begitu juga alasan mengganti bahan makanan atau mengurangi jatah makanan, yang motif utamanya adalah hanya untuk bertahan hidup.

Bangganya rezim Neoliberal dengan prediksi pertumbuhan ekonomi yang akan didapat melalui penerapan sistem ekonomi Neoliberal kenyataannya memang tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan rakyat Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang diagung-agungkan oleh rezim Neoliberal memang hanya untuk kepentingan para pemilik modal dan elit politik borjuasi saja. Tetapi itu tidak ada sangkut pautnya dengan rakyat pekerja secara umum. Malah, akibat penerapan sistem ekonomi Neoliberal lah, maka muncul kemiskinan yang melanda sebagian besar rakyat Indonesia. Hanya segelintir orang, yang merupakan para pemilik modallah yang akhirnya juga menguasai aset-aset nasional di Indonesia. Padahal aset-aset nasional tersebut seharusnya diergunakan oleh pemerintah untuk mensejahterakan dan memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan oleh rezim Neoliberal hanyalah merupakan penghibur bagi rakyat pekerja di Indonesia yang selama ini merasa gundah dan pesimis akan datangnya perbaikan nasib. Pernyataan-pernyataan rezim Neoliberal yang mengungkapkan keberhasilan pertumbuhan perekonomian dan memprediksikan kemajuan pesat ekonomi Indonesia hanyalah kebohongan-kebohongan rezim Neoliberal untuk *meninabobokan* rakyat Indonesia dan tidak melakukan perlawanan kepada rezim Neoliberal akibat kegagalannya dalam mensejahterakan rakyat.



Penulis: Rendro Prayogo
Sekjen Persatuan Rakyat Pekerja (PRP)


Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP PRP)
Jl. Cikoko Barat IV No. 13 RT 04/Rw 05, Pancoran, Jakarta Selatan 12770
Phone/Fax: (021) 798-2566
Email: komite.pusat@prp-indonesia.org
Website: www.prp-indonesia.org