Isu SARA dan Politik Uang di Pilkada Racun Demokrasi

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, isu SARA dan fitnah di pemilihan kepala daerah adalah racun demokrasi. Hal itu dikatakan Tjahjo saat menyampaikan empat hal yang diamanahkan Presiden Joko Widodo kepada dirinya terkait Pilkada Serentak 2018.

"Arahan Pak Presiden ada 4 empat hal, yang pertama dalam konsolidasi demokrasi ini mari kita tingkatkan partisipasi politik masyarakat, yang KPU sudah mencanangkan mulai 2015 sebesar 70 persen kira-kira, 2017 sudah mencapai 74 persen," kata Tjahjo dalam acara 'Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas' di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Sabtu (10/2/2018).

"Kami yakin di pilkada serentak tahun ini yang aromanya membaur dengan aroma pileg (Pemilihan Legislatif) dan pilpres (Pemilihan Presiden) 2019, tingkat partisipasi politiknya bisa ditargetkan di atas 78 persen,"katanya.

Pesan kedua Jokowi, lanjut Tjahjo, adalah ketegasan menolak dan melawan politik uang. Kemudian Tjahjo mengingatkan tujuan dari pilkada adalah mencari pemimpin yang dinilai mampu memegang amanah dan bekerja untuk rakyatnya.

"Ketiga, pilkada serentak ini tujuannya hanya memilih pemimpin daerah yang amanah, yang mampu menyerap, mengorganisir, menggerakkan masyarakat di daerahnya untuk percepatan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat," katanya.

"Mari kita kembangkan seluruh calon kepala daerah untuk adu program, konsep dan gagasan," katanya.

Terakhir, Tjahjo menyampaikan ajakan untuk menghindari dan memerangi politik serta kampanye berbau SARA dan fitnah. Tjahjo menyebut isu SARA dan fitnah sebagai racun dalam kehidupan demokrasi.

"Keempat, mari kita lawan dan hindari politik berbau fitnah, politik atau kampanye berbau SARA dan berbau ujaran kebencian. Terakhir, komitmen pemerintah bahwa politik uang dan politik SARA, harus kita lawan karena ini merupakan racun demokrasi," tegas Tjahjo.

Tjahjo lantas menutup sambutannya dalam acara dengan mengutip kalimat Panglima Besar Soedirman. "Orang-orang baik kalau hanya berdiam diri, orang-orang jahat akan semakin merajalela," tandas Tjahjo.

Sementara itu Ketua Bawaslu RI mengatakan, komitmen bersama menjadi kunci menciptakan tahapan Pilkada 2018 bebas dari politik transaksional dan SARA.

"Komitmen bersama ini menjadi kunci bagi kita semua untuk secara bersama-sama menciptakan setiap tahapan Pilkada 2018 bebas dari pengaruh politik transaksional dan penggunaan sara dalam kampanye pilkada," kata Ketua Bawaslu Abhan dalam sambutannya.

Penggunaan politik uang dan kampanye sara juga menjadi penghambat dalam mewujudkan Pilkada yang berkualitas.

"Politisasi Sara berpotensi mengganggu persaudaaan dalam negara kesatuan Indonesia," ujar mantan Ketua Bawaslu Jawa Tengah itu.

Ia mengatakan sebagai penyelenggara Pemilu, Bawaslu berkomitmen dan bertanggungjawab untuk memastikan integritas Pilkada.

"Diwujudkan dengan mengajak semua pihak termasuk partai Politik," kata Abhan.

Acara 'Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas' diisi dengan kesepakatan menempelkan telapak tangan yang telah dilumuri cat ke kain putih polos. Masing-masing perwakilan partai turut serta.

Mendagri, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Anggota Komisi II DPR RI dari Demokrat Pandi Utomo, Ketua Bawaslu Abhan, Ketua DKPP Harjono, Komisioner KPU Ilham pun ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Editor: Surya

---