JAKARTA, batamtoday - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengakui selama masih terdapat disparitas harga antara BBM bersubsdi dan non subsidi, penyelundupan BBM bersubsidi akan selalu ada.

"Selama masih ada jarak harga atau disparitas subsidi dan nonsubsidi pasti ada penyelundupan," ujar Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Satya W Yudha seperti dikutip dari detikFinance, Senin (26/12/2011).

Menurut Satya, hal tersebut disebabkan sistem yang belum menegaskan adanya larangan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan berplat hitam.

"Nanti kalau sudah diterbitkan Perpres, Pertamina dan Kepolisian setempat, Kementerian Perhubungan dapat mengawasi pelaksanaan rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi," jelasnya.

Apalagi dengan diberlakukannya Radio Frequency Identity (RFID), Satya yakin penyelundupan tersebut dapat dihindari.

"Kalau ada RFID maka yang punya kartu RFID saja yang dapat BBM bersubsidi dan begitu jatahnya habis maka harus membayar harga keekonomian dari BBM itu," tegasnya.

Sistem ini, lanjut Satya, juga dapat mengurangi tindakan menyimpang yang terjadi di masyarakat, seperti adanya sopir pribadi nakal yang tidak membelikan Pertamax untuk mobil majikannya.

"Kalau pakai RFID pasti tidak ada lagi miss behaviour seperti itu, tapi kalau kendaraan plat hitam masih boleh menggunakan Premium dengan subsidi pemerintah sebagian atau dengan harga keekonomian, miss behaviour tersebut masih bisa terjadi, tapi itu tidak lagi merugikan negara, tidak akan menambah anggaran subsidi negara, itu urusan dia dengan majikannya, kalau sekarang, saat belum ada pembatasan, memang tindakan itu merugikan," pungkasnya.