Rakor Gubernur Seluruh Indonesia

Gubernur Diminta Dapat Cegah Terorisme dan Bencana di Daerah

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI Wiranto dan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo menekankan ke pimpinan kepala daerah, Gubernur, dapat melakukan pencegahaan terorisme dan bencana alam di daerah. Upaya pencegahan dilakukan dengan koordinasi dengan seluruh stakeholder serta masyarakatnya masing-masing.

"Sebuah bangsa harus dikelola dengan baik dan cermat. Karena itu, sebagai sebuah bangsa yang besar, Indonesia harus dikelola dengan baik. Yang lebih penting, semua harus bersyukur dan bangga kepada negeri ini," ujar Wiranto melalui rilis pada rapat Kerja Gubernur seluruh Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Pada kesempatan itu, Wiranto juga mencontohkan pengelolaan yang asal-asalan terhadap sebuah negara akan membuat hancur negara tersebut. Dia mencontohkan Nauru, sebuah negara kecil di kawasan Pasifik dengan 11 ribu penduduk.

Ini negara kaya dengan pendapatan per kapita yang tinggi, tambah Wiranto. Tapi karena salah mengelola dan mangurus bangsanya, Nauru terpuruk dan nyaris runtuh sebagai sebuah bangsa. Pontensi konflik, pertentangan akhirnya muncul di sana. Bahkan potensi ini terus mengancam keberlangsungan kehidupan berbangsa.

Wiranto menambahkan, sejauh ini potensi terorisme dan radikalisme di Indonesia telah berhasil diantisipasi dengan baik. Ini yang tetap menjadikan bangsa ini terjaga, tetap utuh dan harus utuh sampai sekarang dan seterusnya.

"Yang sangat penting, kalau terorisme harus dihadapi semua bangsa secara bersama-sama. Tidak bisa sendiri-sendiri," jelasnya

Pada kesempatan itu, Wiranto juga memaparkan penanganan yang dilakukan terhadap 103 orang masyarakat Indonesia yang terlibat terorisme, sejumlah warga tersebut telah dilakukan pembinaan.

"Kita pelajari semua dari mereka. Akhirnya bangsa ini menjadi tahu bagaimana kita bersikap mengantisipasi ancaman terorisme dan radikalisme," jelas Wiranto.

Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo juga berharap, rakor yang dilaksanakan akan bisa menjadikan seluruh Gubernur berkoordinasi menghadapi setiap potensi dan ancaman terorisme. Demikian juga dengan antisipasi setiap bencana yang terjadi. Dengan kata lain, pemerintah daerah harus secepatnya bertindak dalam upaya pencegahan.

Mendagri juga menjelaskan, kalau langkah yang telah dilakukan kementriannya dalam rangka efisiensi dan percepatan pembangunan telah mencabut sebanyak 51 Peraturan Daerah (Perda).

Perda tersebut dicabut karena tidak lagi sesuai semangat reformasi. Ada banyak bidang, mulaidari telekomunikasi, perizinan pertanahan, kepegawaian dan lain lain.

Editor: Udin

---