BATAMTODAY.COM, Jakarta - Upaya pemerintah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk mewujudkan pendidikan yang merata bagi masyarakat Kepri masih terus digesa. Sebagai provinsi yang baru 15 tahun berdiri, tentu saja banyak kendala yang yang harus diatasi hingga saat ini.

"Diantara kendala yang masih terjadi adalah persoalan jumlah guru. Sampai saat ini Kepri masih kekurangan guru untuk semua tingkatan, baik SD, SMP maupun SMA," kata Anggota Komite III DPD RI Hardi Selamat Hood di Jakarta, Rabu (13/12/2017).
.
Saat ini, kata Hardi, ada sekitar 700 tenaga pengajar berstatus guru tidak tetap (GTT) di Provinsi Kepri 40 persen di antaranya mengajar di Batam. Jumlah tersebut masih sangat minim dan belum mencukupi.

Diperkirakan SMA/SMK di Batam masih butuh sekitar 200 tenaga pengajar lagi.
Sementara untuk kota tanjungpinang kekurangan tenaga pendidik sebanyak 500 orang untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP).

"Penyebab utamanya adalah banyaknya guru yang memasuki usia pensiun serta bertambahnya sekolah baru," katanya..

Sedangkan untuk Kabupaten Bintan mencatat guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 1.200 orang, sedangkan guru honor sebanyak 1.400 orang dan yang diangkat melalui komite sekolah sebanyak 500 guru. Pemerintah Bintan terpaksa mengangkat guru komite untuk menutupi kekurangan tenaga pendidik di masing-masing sekolah.

Sementara untuk Kabupaten Anambas, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Lingga memiliki persoalan yang lebih rumit sebab sebaran pulau-pulau terpencil membuat para guru juga enggan untuk bertugas disana.

Meski pemerintah pusat mengirimkan guru melalui  Program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM3T) namun program ini hanya memberikan solusi sementara.

"Sebab ketika kontrak program ini berakhir para guru yang diutus melalui program pusat tadi akan kembali ke tampatnya masing-masing," katanya.

Diantara penyebab keenganan para guru untuk ditugaskan dipulau terpencil diantaranya karaena intensif yang diberikan tidak proporsianal serta infrastruktur pendukung seperti sarana rumah guru dan sarana transportasi masih sangat kurang.

"Pemerintah daerah memiliki anggaran yang terbatas, porsi anggaran pendidikan lebih banyak untuk menutupi gaji para guru honorer, sehingga pembangunan infrastruktur pendidikan termasuk peningkatan kualitas pendidikan menjadi tidak maksimal," katanya

Karena itu, pemerintah daerah berharap pemerintah pusat melalui KEMENPAN-RB segera meralisasikan penerimaan formasi CPNS agar masalah kekurangan guru dapat segera teratasi serta dengan demikian anggaran pendidikan didaerah dapat dimaksimlakna untuk membangun infrastruktur pendidikan serta peningkatan kualitas pendidikan didaerah-daerah terpencil.

Editor: Surya