Libatkan Awak Media dan Mahasiswa

BATAMTODAY.COM, Batam - Perum LKBN Antara Biro Kepulauan Riau (Kepri) mengadakan diskusi publik bertemakan 'Peran Perbankan dalam Mendorong Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)'. Kegiatan itu dilaksanakan sempena dengan HUT ke-80 Kantor Berita Indonesia tersebut.

Kepala Biro LKBN Antara Kepulauan Riau, Evy R Syamsir mengatakan, sosialisasi tidak hanya tugas pemerintah tetapi juga media massa khususnya Perum LKBN Antara guna memberikan informasi yang diinginkan dan diperlukan pemerintah.

"Kalau tidak pandai menyimak dan merilis berita kita akan menjadi sasaran dan dibully," katanya.

Evi mengatakan dalam diskusi tersebut tidak hanya menghadirkan para jurnalis, tetapi juga mahasiswa. Ia berharap kegiatan itu dapat menjebatani pemerintah dalam mensosialisasikan GNNT di Kepri.

Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri, Syaibansyah Dardani mengatakan, diskusi yang dilaksanakan Perum LKBN Antara sangat menarik. Ia juga berharapa diusia 80 Perum LKBN Antara dapat memerangi berita-berita hoax dan meminta kepada narasumber untuk memberikan informasi yang terbaik.

Syaibansyah menyatakan, ada kasus uang harus menjadi perhatian perbankan, yaitu pergerakan uang cash dan bagaimana peran Bank Indonesia untuk mengontrol hak tersebut dengan GNNT.

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kepri, Gusti Raizal Eka Putra mengatakan, kegiatan yang diadakan Perum LKBN Antara sangat membantu pihaknya dalam mensosialisasikan GNNT. Gusti berharap Perum LKBN Antara bisa mendorong masyarakat lebih maju.

"Peran media sangat penting bagi kami," katanya.

Dalam kesempatan itu Gusti menjelaskan keunggulan transaksi non tunai. Menurutnya non tunai sangat efisien dan aman serta bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Seperti di India kata Gusti, masyarakatnya saat ini lebih senang melakukan transaksi non tunai. "Di Indonesia juga kita lakukan, sejak 2014 BI bersama asosiasi Gubernur seluruh Indonesia sudah mensosialisaikan ini (GNNT)," katanya.

Gusti juga mengatakan sesuai dengan surat edaran Kementrian Dalam Negeri seluruh pembayaran di instansi pemerintah wajib dilakukan dengan cara non tunai pada 2018 mendatang.

"Gerakan ini bukan hanya BI saja tetapi juga pemerintah dan pengusaha, dengan mendorong transaksi non tunai kebijakan dan pengelolaan kita juga akan lebih kredible dan proaktif," katanya.

Visi BI lanjut Gusti, bagaimana menjadikan otoritas pembayaran yang kredibel di regional sehingga dapat diwujudkan pada 2024 mendatang.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Batam, Abdul Malik mengatakan, pihaknya sudah melakukan uji coba GNNT sejak Juni lalu di enam Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (SKPD), diantaranta Dinas Sosial dan Pemakaman serta Dinas Kesehatan.

Kemudian pada September semua SKPD sudah menerapkan GNNT. "Awalnya ada kerisauan tetapi setelah dijalani enak," katanya.

Malik mengatakan awalnya setiap melakukan pembayaran bendahara harus mengambil uang tunai dari brankas, namun sekarang tinggal mentransfer ke rekening rekanan. Hal itu kata Malik juga mempermudah pimpinan SKP untuk memonitor kinerja bawahannya.

"Sekang bendahara tidak ada pegang uang, semua dibayarkan melalui non tunai," katanya.

Sementara itu Area Head Bank Mandiri, Brian A Nugroho mengatakan, saat ini 94 persen transaksi dilakukan nasabahnya via e-channel. Hal itu lanjut Brian, terus meningkat setiap tahun.

Ia mengatakan sekarang ini hampir semua masyarakat sudah melek teknologi dan memiliki smartphone, sehingga memudahkan mereka untuk melakukan transaksi.

Brian mengatakan manfaat digitalisasi terhadap perbankan sangat banyak, diantaranya kecepatan dalam transaksi, multi channel dan bisa dilakukan setiap hari selama 24 jam penuh. Selain itu juga efisien dan cepat.

Editor: Gokli