BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Sebanyak 25 mempelai dinikahkan serentak di Aula Kantor Gubernur, kawasan Dompak, Selasa (12/12/2017). Kegiatan nikah massal tersebut dilaksanakan Lembaga Koordinasi Kegiatan Sosial (LKKS) Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya mengurangi tindak 'pernikahan bawah tangan' yang tidak berlandaskan ketentuan hukum.

Ketua LKKS Kepri, Noorlizah Nurdin menyebut, latar belakang digelarnya nikah massal tersebut semata-mata membantu masyarakat yang hendak menikah atau sudah menikah di bawah tangan, namun tidak memiliki dokumen kependudukan. Selama ini, lanjut Noorlizah, penyebab maraknya tindak 'pernikahan sirih' atau 'nikah bawah tangan' dikarenakan warga yang melakoninya tidak memiliki identitas kependudukan.

"Atas dasar itulah kami membuat terobosan nilah massal ini untuk mempermudah warga yang tidak memiliki identitas kependudukan," katanya.

Diungkapkannya, sebagian besar pasangan yang melangsungkan moment bahagia ini merupakan pasangan yang sudah melangsungkan nikah sirih yang belum mendapat keabsahan di mata hukum. Oleh karena itu, melalui pendataan oleh kader LKKS di lapangan, para pasangan ini diberikan kemudahan untuk mengikat janji sucinya secara resmi dalam agama dan negara.

Selain LKKS, kegiatan nikah massal ini juga bekerja sama dengan pihak Kemenag, Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. Hal tersebut guna memberikan kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukannya kelak.

"Jadi, jika mereka sudah resmi secara hukum, mereka juga nanti mudah mengurus identitas kependudukan anak-anaknya," tutur istri Gubernur Kepri ini.

Sementara itu, salah satu pasangan nikah massal, Suwandi Muklis dan Elfrida Saragih, mengaku sangat senang dapat menjadi peserta nikah massal kali ini.

"Hari ini kami sangat berbahagia karena diarak bagaikan raja dan ratu. Tentu ini akan menjadi sejarah indah bagi keluarga kami,” ucap Suwandi dihadapan tamu undangan yang hadir waktu itu.

Suwandi juga tidak pernah membayangkan, jika pernikahannya ini bisa dibuat pernikahan semewah ini. Ia juga berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda rutin, karena menurutnya masih banyak pasangan lain yang bernasib sama dengannya.

“Rata-rata mereka itu memang sudah menikah tapi hanya secara agama. untuk disahkan secara hukum kami tidak tahu caranya dan juga tidak punya biaya,” ucapnya.

Tercatat dari ke-25 pasangan yang ikut dalam nikah massal tersebut, 17 di antaranya beragama muslim, 7 pasangan Kristiani, dan satu pasangan beragama Konghucu.

Editor: Udin