BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Setelah beberapa kali gagal diparipurnakan, Pemerintah Provinsi dan DPRD Kepri akhirnya menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 sebesar Rp3,594 Triliun.

Penandatangan MoU KUA dan PPAS Rancangan APBD 2018 itu, dilakukan Gubernur Provisi Kepri Nurdin Basirun dan Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak dalam rapat paripurna DPRD Kepri, Senin (20/11/2017).

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, berharap dengan anggaran telah disepakati melalui MoU, KUA dan PPAS itu, akan kembali dibahas ditingkat alat kelengkapan DPRD, untuk mempertajam penyerapan anggaran di APBD 2018 itu.  
 
Untuk APBD 2018 nanti, DPRD menyepakati postur anggaran diangka Rp3,594 triliun.

"Postur Rancangan APBD 2018 yang disampaikan Pemerintah Kepri Rp3,594 triliun dan jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 0,03 persen atau Rp98 miliar dibanding APBD 2017 yang berada diangka Rp3,496 triliun," kata Jumaga dalam rapat paripurna DPRD itu.

Dengan peningkatan anggaran tersebut, Jumaga menambahkan, DPRD berharap, nantinya kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Selain itu, DPRD juga berharap arah pembangunan dapat lebih merata di seluruh Kepri.

Pendapat tersebut diamini Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. Untuk tahun 2018 nanti Pemprov Kepri akan mengangkat tema anggaran, pembangunan ekonomi kemaritaman berawawasan lingkungan. Adapun, enam prioritas pembangunan yang akan dilakukan di antaranya adalah pengembangan perikanan dan pariwisata bahari.

"Kedua kami akan melakukan penanggulangan kemiskinan. Ketiga adalah peningkatan pelayanan dasar dan keempat adalah peningkatan infrastruktur,” kata Nurdin membacakan nota keuangan RAPBD 2018. Ia melanjutkan prioritas kelima pembangunan budaya dan peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan mengacu kepada enam prioritas tersebut, Nurdin berharap ekonomi Kepri akan bergerak. Untuk itu, Pemprov Kepri akan menajamkan anggaran antara Pendapatan Daerah Sebesar Rp3,494 triliun. Adapun belanja langsung sebesar Rp1,541 triliun dan belanja tidak langsung Rp2,50 triliun.

Anggaran itu akan disebar dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan keperluan dan prioritasnya. Pembahasan anggaran ini sempat molor beberapa saat. Hal ini disebabkan pemerintah memasukkan anggaran pembangunan tahun jamak. Kemudian ketua fraksi akhirnya menyepakati anggaran tersebut dibahas selanjutnya.

Editor: Udin