Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Forum Dekan Ilmu Sosial PTN se-Indonesia

Dirjen Otda Kemendagri Paparkan Peluang Konflik Pilkada Serentak 2018
Oleh : Charles Sitompul
Kamis | 16-11-2017 | 16:02 WIB
OTDA_Sumarsono1.gif Honda-Batam
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Dr Sumarsono. (Foto: Okezone.com)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Dirjen Otonomi Daerah Kementeriaan Dalam Negeri Dr Sumarsono memaparkan berbagai isu strategis, permasalahan dan fenomena yang terjadi dan yang akan terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Legislatif (Pinleg) serta Pemilihan Presiden (Pilpres) di Indonesia.

Hal itu dikatakan Dr Sumarsono dalam Pertemuan Forum Dekan Ilmu-ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Indonesia bertajuk Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Sehat, Jujur, Adil, Akuntabel dan Strategi Pembangunan Daerah Kepulauan di Ballroom Hotel Aston Tanjungpinang, Rabu (15/11/2017).

Kepada para peserta Sumarsono mengatakan, dari data Kemendagri, Pilkada serentak di Indonesia tahun 2018 akan dilaksanakan pada bulan Juni 2018 mendatang. Pilkada serentak akan diikuti 171 daerah yang terdiri dari 17 Daerah Provinsi, 115 Kabupaten dan 39 Kota, dengan target tingkat partisipasi masyarakat 77 persen.

Dari jumlah daerah yang melaksanakan Pilkada serentak ini, jelas Sumarsono sejumlah permasalahan seperti yang pernah terjadi, seperti pasangan calon (paslon) tunggal pelaksanaan pilkada di tahun 2015.

Sedangkan Pilkada 2017 terjadi terdapat 9 daerah yang memiliki Calon Kepala daerah tunggal yaitu Kabupaten Buton, Kabupaten Landak, Kabupaten Pati, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Tulang Bawang Darat, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Sorong, Kota Tebing Tinggi dan Kota Jayapura.

"Selain itu, ada juga permasalahan sangketa hasil pilkada, sangketa pencalonan, konflik lain pilkada, adanya pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa Kabupaten/Kota serta pengisian jabatan PLT/PJ KDH," jelasnya.

Permasalahan-permasalahan ini, tambah Dia, perlu diantisipasi agar pelaksanaan pilkada serentak dapat berjalan tentram aman dan damai.

"Untuk itu, kita perlu optimalisasi dukungan perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam memetakan potensi konflik untuk selanjutnya melakukan koordinasi dengan aparat hukum," ucapnya.

Mantan Plt. Gubernur DKI ini juga mengatakan, Provinsi Kepulauan Riau, termasuk Tanjungpinang merupakan daerah yang relatif soft (Lembut) dan aman dalam setiap penyelenggaraan pilkada.

"Harapan kami, semoga kondisi ini tetap terus terjaga demi suksesnya pilkada serentak di Tanjungpinang Provinsi Kepri," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengharapkan melalui pertemuan dekan-dekan PTN se-Indonesia itu, dapat menghasilkan masukan untuk Kemendagri dan pemerintah Daerah, dalam penyempurnaan kebijakan serta kajian tentang pelaksnaan pilkada.

Editor: Yudha