BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah mulai memetakan daerah-daerah rawan menjelang Pilkada 2018 mendatang. Ada empat daerah rawan konflik yang harus dipantau secara khusus.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, daerah rawan konflik diantaranya, Papua, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Barat.

"Papua sekarang yang cukup tinggi suhu politiknya, Jawa Barat juga, nanti juga Jawa Timur kami tengarai seperti itu. Daerah Sulawesi Barat juga kami lihat ada riak-riak sedikit," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (1/11).

Wiranto mengatakan, pemerintah telah melakukan rapat terbatas untuk membahas permasalahan Pilkada 2018. Hadir dalam rapat tersebut di antaranya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Dalam rapat tersebut, Wiranto meminta pihak-pihak terkait melakukan berbagai langkah untuk menurunkan indeks kerawanan daerah menjelang Pilkada 2018.

Apalagi, menurut Wiranto kondisi daerah menjelang Pilkada cenderung fluktuatif.

"Kami harapkan pada saat pilkada nanti semuanya dalam keadaan yang kondusif, damai, tenteram, tidak ada hambatan apa-apa," ucap Wiranto.

Meski demikian, mantan Menhankam itu menyampaikan saat ini kondisi masih cenderung stabil dan terkendali.

Ia mengungkapkan akan menggelar rapat koordinasi menjelang pilkada untuk bisa terus memantau dan mengendalikan kondisi di berbagai daerah.

Wiranto berharap situasi yang kondusif dan stabil ini bisa terus berlangsung sampai pelaksanaan pilkada, sehingga masyarakat bisa memilih calon pemimpinnya dengan suasana damai.

"Kalau memilih dengan cara damai tanpa tekanan dan paksaan pilihannya kan tepat. Kalau pemilihannya tepat pelaksanaan pemilu juga aman maka kualitas yang dihasilkan dari proses pemilihan itu akan bagus," kata dia.

Pada Senin (30/10), Wiranto juga telah mengadakan rapat terbatas untuk melihat kesiapan data kependudukan sebagai salah satu persiapan pelaksanaan Pilkada 2018.

Dalam Ratas tersebut, Wiranto meminta semua pihak untuk segera menyelesaikan masalah KTP elektronik (e-KTP).

Menurutnya, jika permasalahan e-KTP tidak bisa diselesaikan akan memperanguhi jumlah pemilih dalam pilkada 2018.

"Jumlah pemilih kan harus lengkap, persyaratannya kan KTP itu. Kalau belum selesai kan perhitungannya jadi salah," ujar Wiranto.

Sumber: CNN Indonesia
Editor: Gokli