Persoalan Tarif Listrik Batam, Pemprov Pro Masyarakat dan Tak Mau PLN Kolaps

BATAMTODAY.COM, Batam - Adanya aksi demo yang dilakukan Aliansi Masyarakat Peduli Listrik (Ampli) di depan Gedung Graha Kepri, Batam Center, Batam, Selasa (16/5/2017), dirasa ada hal atau opini yang tidak sampai pada masyarakat.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sumber Daya Energi dan Mineral (SDEM) Provinsi Kepri, Amjon, yang menemui masa pendemo. Disampaikan Amjon, Gubernur Kepri sangat menghargai apa yang dilakukan masyarakat saat ini, sehingga bisa menjadi evaluasi bagi pemerintah.

Menurutnya, Gubernur Kepri bukannya tidak menyetujui untuk menurunkan tarif listrik dari yang direncanakan naik sebelumnya, yakni 45,7 persen. Namun, untuk menaikkan atau menurunkan, memerlukan audit maupun kajian yang matang.

"Gubernur sangat menghargai aspirasi masyarakat. Dari 45,7 persen rencana kenaikan tarif, akan diturunkan namun membutuhkan proses," ungkapnya.

Dengan ketidakmampuan PLN Batam untuk mengakomodir dengan tarif yang masih rendah, lanjutnya, maka diajukan usulan kenaikan tarif.

"Untuk menaikkan tarif ini, membutuhkan kajian selama 13 bulan dan harus direvisi kembali karena ada penolakan dari masyarakat. Kita minta pembuktian dari PLN dari mana alasan mereka harus menaikkan," tambahnya.

Dari hasil pembuktian itu, lanjutnya, jika tarif tidak dinaikkan, tahun 2017 ini akan terjadi pemadaman listrik secara bergilir.

"Gubernur menghargai aspirasi masyarakat, namun juga tidak ingin PLN Batam kolaps. Kalau ini terjadi, dapat dipastikan listrik akan beralih ke Persero yang tarifnya saat ini Rp1.470 per KWH. Apa kita mau seperti itu? Tarif ini justru lebih tinggi dari tarif kenaikan dari PLN Batam saat ini," lanjutnya.

Menurut Amjon, tarif listrik Batam selama ini adalah Rp980 per KWH. Dengan naiknya tarif 45,7 persen itu menjadi Rp1352 per KWH. Tarifnya masih rendah dari pusat. "Tidak perlu jauh-jauh. Belakang Padang saja membayar tarif Rp1.467 per KWH. Seharusnya masyarakat bisa memahami. Kalau pun jika diturunkan dari kenaikan itu, paling mentok akan berkisar menjadi Rp1.110 per KWH," papar Amjon.

Yang perlu diperhatikan, jika sempat terjadi pemadaman bergilir, investor akan semakin hengkang dari Batam. "Yang perlu dipertanyakan, Ampli apakah menggelar aksi demi masyarakat atau apakah karena ada kepentingan? Kalau bergerak, diharapkan memang secara profesional, bukan karena kepentingan A atau B," pungkasnya.

Editor: Udin

---